*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 16 Mei 2008 | 15.24
Dilema “Ayam Dan Telur”

Siapa bilang investasi dalam pembangunan smelter tidak menguntungkan? Seorang teman yang tergolong ‘pemain’ lama di industri pertambangan, mengaku yakin smelter pengolahan hasil pertambangan dapat menjadi ‘mesin uang’ yang efektif. Dari beberapa kali survei yang dilakukannya di China, ternyata cukup banyak metodologi pengolahan hasil tambang yang bisa diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi jauh lebih murah.

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Pengolahan hasil-hasil pertambangan di dalam negeri guna memacu nilai tambah sudah menjadi tuntutan. Mahalnya investasi sudah teratasi dengan inovasi teknologi. Namun kini minimnya bahan baku menjadi kendala baru. BUMN diharapkan jadi motor penggerak.

Siapa bilang investasi dalam pembangunan smelter tidak menguntungkan? Seorang teman yang tergolong ‘pemain’ lama di industri pertambangan, mengaku yakin smelter pengolahan hasil pertambangan dapat menjadi ‘mesin uang’ yang efektif. Dari beberapa kali survei yang dilakukannya di China, ternyata cukup banyak metodologi pengolahan hasil tambang yang bisa diterapkan di Indonesia dengan biaya investasi jauh lebih murah.

Memang, ujarnya, teknologi yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia saat ini, membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Misalnya saja yang diterapkan PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Inco, secara ekonomis memang tidak menguntungkan. Namun teknologi itu tetap dipilih karena saat mereka mendirikan smelter, memang metodologi pengolahan nikel belum banyak. Selain itu, yang mereka olah adalah bijih dengan kadar nikel dibawah 2% yang dulu tidak laku diekspor.

“Sekarang tidak ada bijih nikel yang tidak laku. China pun kini sudah memproduksinya menjadi produk stainlesstell ringan seperti sendok dan sebagainya,” tambahnya. Teman yang juga pemilik KP (Kuasa Pertambangan) nikel di Sulawesi ini menyatakan takjub melihat pertumbuhan industri smelter di China. Ratusan bahkan ribuan smelter telah tumbuh di ‘negeri tirai bambu’ itu bak jamur di musim hujan sejak 2001 lalu.

Biaya investasi tiap-tiap smelter itu pun cukup murah, tidak sampai US$ 50 juta dengan kapasitas 100.000 ton per tahun. Tak heran dunia smelter pengolahan hasil tambang di China kini dipenuhi ‘pemain’ baru, yang menggunakan teknologi blast furnace. Mereka tidak perlu repot-repot mendirikan smelter dengan teknologi lama (hydrometalurgi) yang harus memakan biaya hingga US$ 500 juta. “Saya sendiri mampu kalau membuat smelter dengan teknologi blast furnace itu. Lebih baik ketimbang jual ‘tanah air’ (bijih nikel, red),” ujar pengusaha muda ini.

Kendala Bahan Baku

Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian (Depperin), Ansari Bukhari. Menurutnya, pada waktu yang lalu kendala pembangunan smelter memang pada modal. Perlu perencanaan yang matang dan integral, plus biaya investasi sedikitnya US$ 500 juta untuk tiap smelter. Tapi dua tahun belakangan, seiring ditemukannya teknologi smelter yang tidak membutuhkan biaya investasi sebesar itu, investor yang berminat pun mulai bermunculan.

“Saat ini sudah ada tiga investor yang sudah konkrit menyatakan keinginannya untuk membangun smelter di Kalimantan. Dua investor dalam negeri, dan satu dari China,” ujarnya kepada Majalah TAMBANG, Selasa, 6 Mei 2008. Pada awal 2008 lalu, sebuah perusahaan yang bergerak di smelter yakni PT Kartika Selabumi Mining juga sudah melakukan launching. Anshari yakin dalam waktu dekat industri smelter pengolahan hasil tambang akan terus bertumbuh di Indonesia, menyusul segera disahkannya UU Minerba.

Sayangnya, lanjut Anshari, ketika kendala biaya investasi sudah teratasi dengan hadirnya teknologi baru, kini muncul masalah baru. Menurutnya ada dua investor lain yang ancang-ancang hendak membangun smelter tembaga di Indonesia, namun ragu akan pasokan bahan baku. Mereka khawatir derasnya arus ekspor bijih dan konsentrat saat ini, membuat smelter yang sudah didirikan kekurangan bahan untuk diolah.

“Mereka minta difasilitasi Pemerintah agar perusahaan pertambangan tembaga terbesar di Indonesia mau memasok konsentrat ke smelting yang nantinya didirikan,” ungkap Anshari. Mediasi pun telah dilakukan Depperin dan Departemen ESDM ke perusahaan pertambangan yang bersangkutan. Tapi memang perusahaan yang bersangkutan sudah mengirimkan 20% konsentratnya ke PT Smelting Gresik, dan sisanya sudah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli konsentrat tembaga di luar negeri.

“Bahan baku jelas menjadi kebutuhan utama smelter. Kalau tidak ada pasokan bahan baku, smelter akan mati,” ujarnya. Dia mencontohkan kondisi yang terjadi di Bangka Belitung saat ini. Karena puluhan KP timah ditutup akibat kasus hukum yang membelit mereka, smelter timah yang ada pun ‘kembang kempis’ kekurangan bahan baku. Hal yang sama juga dikeluhkan investor yang hendak membangun smelter bijih besi di Kalimantan. Mereka takut nantinya kekurangan bahan baku karena bijih besi kita banyak disekspor.

Hal ini, ujar Anshari, sudah pernah dikomunikasikan dengan Departemen ESDM dan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada. Tapi kalangan pertambangan umumnya juga mempertanyakan kesiapan smelter lebih dahulu. Mereka pun khawatir ketika sudah menahan untuk tidak melakukan kontrak penjualan bijih dan konsentrat dengan pihak luar, ternyata smelternya tidak kunjung berdiri.

“Jadi dilema ini ibarat ‘ayam dan telur’. Dulu mana ayam atau telur? Tentu perdebatannya tidak akan pernah berujung,” tandas Anshari. Maka dari itu, dia berharap UU Minerba segera disahkan karena disana memuat kewajiban untuk mengolah hasil tambang di dalam negeri. Depperin pun akan lebih mudah menarik investor untuk membangun smelter, karena ada jaminan pasokan bahan baku. Pemerintah harus berani menerapkan kebijakan seperti di India, dimana KP hanya diberikan kepada investor pertambangan yang benar-benar mau mengolah hasil tambangnya di dalam negeri.

Selanjutnya, kata Anshari, kewajiban yang nantinya diatur oleh UU Minerba tersebut harus diikuti oleh sejumlah peraturan teknis lainnya. Harus ada peraturan yang tegas melarang menjual bijih, konsentrat, dan barang mentah lainnya. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan pertambangan akan ramai-ramai mengirimkan hasil penambangannya ke smelter di dalam negeri, sehingga persoalan bahan baku teratasi.

Pengolahan yang dilakukan pun harus ada standar kualitasnya, minimal sampai menjadi pellet (untuk besi), copper cathode (untuk tembaga), aluminium (untuk bauksit), ferronickel dan nickel matte (untuk nikel), atau dalam bentuk batangan (untuk emas, perak, dan timah). “Bisa saja nantinya diterapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk-produk smelter,” ujarnya.

Dengan begitu, dia yakin industri hilir juga bakal bertumbuh dengan pesat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan menggerakkan roda perekonomian. Apalagi saat ini prosedur investasi tidak menjadi kendala mengingat perizinannya sudah satu atap di BKPM. Tinggal bagaimana kemudian memberikan jaminan pasokan bahan baku serta energi.

BUMN sebagai Penggerak

Memacu nilai tambah hasil-hasil pertambangan Indonesia merupakan perjuangan yang berat. Menurut Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Herman Afif Kusumo, kesadaran tidak lagi mengekspor bahan mentah hasil pertambangan ke luar negeri, sama nilainya dengan Kebangkitan Nasional Jilid II. Itu semua memang tidak dapat dicapai dengan mudah mengingat para ‘pemain’ global tidak akan membiarkan produk metal mereka tersaingi.

Perjuangan ini, kata Herman, harus didukung semua pihak yang masih mengaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan harus bisa menjadi motor penggerak. BUMN Pertambangan sebagai agen resmi Pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, jangan hanya berpuas diri setelah untung besar dengan menjual bijih dan konsentrat.

“Saya yakin BUMN akan lebih mudah dalam mengupayakan nilai tambah hasil-hasil pertambangannya karena Pemerintah pasti mendukung,” kata Herman. Kalau hubungan BUMN dengan pemerintah daerah (Pemda) baik, seharusnya KP-KP yang ada di daerah bisa menjadi binaan BUMN Pertambangan. BUMN Pertambangan harus bisa menjadi ‘bapak angkat’, memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada KP-KP yang ada.

Pakar hukum pertambangan Prof. DR. Ir. H. Abrar Saleng, SH MH, mengatakan adanya kewajiban mengolah hasil pertambangan di dalam negeri, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada BUMN Pertambangan untuk berkiprah. PT Antam dan PT Timah sebagai BUMN, telah menjadi pelopor pembangunan smelter. Dengan hadirnya UU Minerba yang baru nanti, diharapkan dua perusahaan itu bisa meningkatkan kapasitas smelternya, atau membangun smelter-smelter baru guna mengolah bijih dan konsentrat menjadi barang siap pakai.

Antam misalnya, akan lebih besar untungnya apabila sebagian besar bijih nikelnya berhasil diolah menjadi ferronickel, nickel matte, bahkan stainlesstell. Pemerintah harus mendukung BUMN ini dengan memberikan modal tambahan dan lahan untuk pembangunan smelter-smelter baru. “Perusahaan bauksit dari India saja ingin memindahkan pabriknya ke Indonesia karena batubaranya ada di sini. Nah, kita yang di sini tentu lebih punya peluang,” tandasnya.

Saat ini, ujarnya, hanya sedikit KP yang bisa membangun smelter karena butuh modal besar. Antam sebagai BUMN Pertambangan yang sangat eksis, bisa menangkap peluang ini. Yakni dengan mendirikan smelter nikel sehingga menjadi rujukan bagi KP-KP yang ada untuk mengolah hasil pertambangannya. Dengan begitu selain penghasilan negara bertambah, penyerapan tenaga kerja pun semakin terbuka lebar. “Rakyat pun akan semakin merasakan keberadaan BUMN pertambangan ini,” papar Abrar Saleng.

Guru besar dari Universitas Hasanuddin ini optimis BUMN pertambangan akan mampu menjadi ‘bapak angkat’ yang baik bagi KP-KP yang ada. Nantinya KP-KP tidak lagi menjadi ‘musuh’ bagi BUMN pertambangan, melainkan menjadi partner kerja yang saling menguntungkan. BUMN juga harus memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang cara menambang yang benar. “Setelah eksploitasinya bagus, maka KP-KP diajak untuk bersama-sama meningkatkan nilai tambah hasil pertambangannya,” jelas Abrar Saleng.

icon
Berita Lain
16 Mei 2008 | 15.24
Menanti Asa dari Manggala
16 Mei 2008 | 15.24
Tarung Ulang di Arena Berbeda
16 Mei 2008 | 15.24
Berebut Saham Batu Hijau
16 Mei 2008 | 15.24
SRI-KEHATI Hijaukan Bursa