*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 15 Mei 2009 | 19.28
Penyelesaian Konflik Pertambangan Butuh Lembaga Khusus

Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif APBI.

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Balikpapan – TAMBANG. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Supriatna Suhala, mendesak adanya lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik pertambangan yang kerap terjadi. Dia menyesalkan hal ini belum diakomodir dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang mineral dan batubara (RPP Minerba).

Padahal, terhambatnya investasi sektor tambang dalam 10 tahun terakhir, disebabkan pemerintah tidak dapat menyelesaikan dengan cepat masalah tumpang tindih lahan.

Hal tersebut diungkapkan Supriatna, saat menjadi pembicara dalam Seminar “Masa Depan KP dan Usaha Jasa Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba”, yang digelar Majalah TAMBANG, di Balikpapan International Convention Center (DOME), Kamis, 14 Mei 2009.

Konflik tumpang tindih lahan yang sering terjadi, ialah antara pertambangan dengan Kehutanan, perkebunan, pertanian, dan untuk kepentingan lainnya. Hal ini menyulitkan pemberian wilayah pertambangan secara “Clear and Clean”.

Selama ini, penyelesaian tumpang tindih lahan selalu dilakukan di pengadilan negeri. Namun hanya sedikit yang mendapatkan penyelesaian dengan baik. Selebihnya, konflik berlangsung berkepanjangan, dan hanya memperkaya para pengacara yang menjadi kuasa hukum masing-masing pihak.

Maka dari itu, kata Supriatna, pemerintah perlu membentuk Lembaga Khusus Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan untuk pengembangan sumber daya alam. Menteri yang terlibat mungkin lebih dari satu, karena perlu melibatkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

Dalam draft RPP Minerba, adanya lembaga khusus ini belum diatur. Draft RPP hanya menentukan, pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan ganti rugi, yang jumlahnya ditentukan bersama dengan pihak yang mempunyai hak atas tanah. Apabila tidak tercapai kata sepakat, penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri, Gubernur atau Bapak/Walikota.

Dia menambahkan, bagaimana pun bagusnya Undang-Undang dan PP yang mengatur pertambangan, keberhasilan sektor pertambangan akan banyak ditentukan oleh kecepatan dalam menyelesaikan konflik penggunaan lahan. “Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri harus dihindari,” tandasnya.

Pendapat APBI ini didukung Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Drs Andi Masmiyat. Konflik pertambangan sebagian besar bersifat administratif, dan terjadi karena lemahnya pengawasan inspektur tambang. “Kami menyarankan penyelesaiannya dalam bentuk mediasi,” kata Kapolda.

Seorang peserta seminar dari Penajam, Kalimantan Timur membenarkan, konflik-konflik pertambangan nyaris tidak pernah bisa diselesaikan dengan tuntas. Sempat salah seorang bupati meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) untuk penyelesaian konflik tersebut.

Tapi MA menjawab, tidak berwenang mengurus konflik-konflik seputar pertambangan. “Maka dari itu, kami sangat berharap pada UU Minerba yang baru, serta PP yang akan ditetapkan pemerintah,” ujar peserta seminar yang juga pemilik salah satu KP di Kalimantan Timur.

icon