*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 25 Juni 2010 | 19.54
Sebanyak 1.294 KP Sudah Dikonversi Menjadi IUP

Lydia Hardiani

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Hingga Juni 2010, Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerba Pabum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah memverifikasi dan merekapitulasi 7.733 Kuasa Pertambangan (KP), dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.294 diantaranya telah dikonversi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 9 Juni 2010. Selain itu, pemerintah juga telah memverifikasi dan merekapitulasi 118 Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Data ini diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Investasi dan Kerjasama Minerba Pabum, Lydia Hardiani, kepada Majalah TAMBANG, di Jakarta, Jumat, 25 Juni 2010.

Menurutnya, konversi dari KP menjadi IUP sesuai UU Minerba dan PP 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, akan dilakukan bertahap. “Nantinya semua KP harus dikonversi jadi IUP,” tandasnya.

Lydia mengatakan, jumlah KP yang datanya masuk ke Pemerintah Pusat ini, memang meningkat sangat signifikan. Pada awal 2009 lalu, jumlah KP yang terdata oleh Kementerian ESDM tidak lebih dari 800.

Setelah pemerintah mengumumkan rencana verifikasi dan konversi menjadi IUP, ramai-ramai pemerintah daerah (pemda) mengirimkan data-data izin KP yang dikeluarkannya.

“Sebelum ini pemda enggan menyampaikan data-data izin KP yang dikeluarkannya. Kami melihatnya memang ada ‘sesuatu’ di sana (daerah, red), diantaranya tumpang tindih perizinan. Dalam satu lahan pertambangan bisa tiga sampai empat izin KP yang dikeluarkan,” ujar Lidya.

Sebenarnya yang tersampaikan ke pusat sejak 2009 sampai sekarang, lebih dari 8.000 KP. Namun setelah diverifikasi, jumlahnya menyusut menjadi 7.733 KP. Sebanyak 4.995 KP ada SK (Surat Keputusan)-nya, sedangkan 2.738 lainnya tidak ada SK-nya.

KP yang tidak memiliki SK, kata Lidya, memang tidak bisa langsung dicap ilegal. Bisa saja data mereka disampaikan ke pusat, namun tidak dilampiri SK.

“Tapi dari pembayaran royalti yang dilakukan, juga verifikasi kita ke lapangan, diketahui bahwa perusahaan tambang itu ada dan beroperasi. Hanya SK-nya tidak sampai ke kita,” tambahnya.

icon