*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 19 Januari 2011 | 17.28
Dirjen Minerba Tegur Bupati Sumbawa Barat

Bambang Setiawan

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu, 19 Januari 2011, akhirnya mengeluarkan surat teguran kepada Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk tidak menghentikan pengiriman konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Teguran ini dikeluarkan sembari menunggu pembahasan Surat Bupati KSB yang akan dilakukan pada Kamis, 20 Januari 2011 di Jakarta.

Dalam Surat Dirjen Minerba, Bambang Setiawan, bernomor: 155/30/DJB/2011 itu disebutkan, sesuai Kontrak Karya PT NNT (KK Generasi IV) yang ketentuan kontraknya bersifat lex specialist.

Maka dari itu, semua kegiatan dan kewajiban setiap tahapan telah diatur sesuai pasal-pasal di dalam KK tersebut. Termasuk tahap operasi produksi yang meliputi juga kegiatan pengangkutan dan penjualan.

Dirjen mengatakan, permintaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat melalui suratnya nomor: 929.1/044/DPPKA/2011 tanggal 14 Januari 2011 agar PT NNT memohon Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada Bupati, tidak diatur dalam kontrak maupun Undang-Undang (UU) tentang pertambangan minerba.

Kalau dengan tidak adanya SKAB dari Bupati itu lantas pengapalan konsentrat dihentikan, kata Dirjen, maka akan mengakibatkan penuhnya stock pile dan berhentinya operasi penambangan. ”Hal ini akan mengakibatkan kerugian penerimaan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Dirjen menyebutkan, pengiriman konsentrat PT NNT selama ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No: 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu dan prosedur yang berlaku.

”Pengiriman konsentrat PT NNT itu telah melalalui pengujian mengikuti standar ISO, dan dilakukan verifikasi oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah. Yaitu PT Surveyor Indonesia sebagai lembaga verifikasi independen,” ujar Bambang Setiawan dalam suratnya.

Ekspor tersebut, kata Bambang, juga diawasi oleh tim pengawas dari pemerintah yang melibatkan perwakilan dari ESDM, Dinas Bea Cukai, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Dalam surat teguran itu juga dijelaskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) telah diatur dalam Permendag No: 60/M-DAG/PER/12/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Sertificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia.

”Sesuai Permendag itu, Kabupaten Sumbawa Barat tidak termasuk instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKA,” jelas Bambang dalam suratnya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Dirjen Minerba meminta Bupati Sumbawa Barat tidak menghentikan proses pemuatan dan pengapalan konsentrat PT NNT. Perihal surat Buapti KSB itu, kata Bambang, akan dibahas pada 20 Januari 2011 sesuai surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM.

Seperti diketahui, sejak 13 Januari 2011 lalu, Pemda KSB menghentikan pengapalan konsentrat PT NNT. Pemda beralasan PT NNT belum memperoleh Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa Barat, yang di dalamnya memuat hasil uji laboratorium dan ketentuan pajak yang berlaku.

icon