*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 27 Mei 2011 | 21.13
Sebanyak 4.504 IUP Belum Clear And Clean

Thamrin Sihite

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite mengungkapkan, dari total 8.475 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang datanya masuk ke Pemerintah Pusat, baru 3.971 yang dinyatakan “clear and clean”.

Sedangkan sebanyak 4.504 data IUP yang diserahkan oleh pemerintah daerah (pemda) belum clear and clean, alias bermasalah. Diantaranya masih tumpang tindih perizinan dan koordinat, juga tumpang tindih penggunaan wilayah dengan sektor diluar pertambangan.

Menurut Thamrin, data itu diperoleh dari Rekonsiliasi Data IUP, yang digelar Kementerian ESDM pada 3-6 Mei 2011 di Jakarta. Acara itu mengundang seluruh gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia. Namun yang hadir hanya 279 gubernur, bupati, dan walikota, atau perwakilannya.

Pada pertemuan itu, kata Thamrin, perwakilan masing-masing daerah menyerahkan data IUP, yang telah diterbitkan oleh gubernur, bupati, atau walikota. “Lengkap dengan persyaratan yang diminta oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 27 Mei 2011.

Lewat Rekonsiliasi IUP itu, ujarnya, ditujukan agar tercipta koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi IUP di seluruh Indonesia. Hasil akhirnya, adalah registrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dalam data base nasional pertambangan minerba.

“Selain itu, dampak dari Rekonsiliasi IUP adalah tersedianya data nasional IUP mineral dan batubara dengan baik, peningkatan penerimaan negara, dan terintegerasinya data IUP pusat dan daerah,” jelas Thamrin.

Sebelum digelar pertemuan di Jakarta pada 3-6 Mei 2011, semua pemda juga sudah diminta menyerahkan data-data IUP yang telah diterbitkannya, lewat Surat Keterangan (SK) IUP ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba. Batas waktunya adalah 30 April 2011.

Namun sampai 30 April 2011, baru 241 provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan SK IUP. Selanjutnya Rekonsiliasi IUP pun digelar pada 3-6 Mei 2011 di Hotel Bidakara. Namun sebanyak 24 provinsi/kabupaten/kota tidak hadir dalam pertemuan itu.

Dari yang hadir dalam pertemuan 3-6 Mei itu, ujar Thamrin, ada perwakilan daerah yang sudah menyerahkan SK IUP, ada juga yang belum. Ada juga tiga perwakilan daerah yang hadir, namun menolak menandatangani berita acara Rekonsiliasi. Yaitu Kabupaten Piddie, Kutai Timur, dan Lahat.

Selanjutnya, Ditjen Minerba memberikan waktu lagi kepada daerah, hingga 21 Mei 2011, untuk menyetorkan SK IUP. Per 21 Mei 2011, jumlah pemda yang menyerahkan SK IUP bertambah menjadi 272 provinsi/kabupaten/kota.

“Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi SK IUP yang disampaikan pemda, sampai dengan 21 Mei 2011 pukul 13.00 WIB, hasil rekapitulasi menunjukkan adanya 8.475 IUP di Indonesia,” ungkap Thamrin seraya mengatakan, sampai saat ini penghitungan masih berlangsung.

Dari jumlah itu, sebanyak 4.504 IUP dinyatakan non clear and clean. Sedangkan yang sudah dinyatakan clear and clean (tidak bermasalah) hanya 3.971. “Ini baru pemeriksaan secara administratif. Pemda juga kita beri kesempatan untuk klarifikasi,” kata Thamrin lagi.

icon