*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 23 Juni 2011 | 18.59
Dirjen Listrik Minta AKLINDO Utamakan Produk Dalam Negeri

Dirjen Ketenagalistrikan, DR Ir Jarman MSc,
(kiri) bersama Ketua Umum DPP AKLINDO,
Andi Amir Husry dalam konferensi pers usai
Pembukaan Munas II AKLINDO.

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DR. Ir. Jarman MSc, meminta Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.

Sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kemandirian nasional, dalam penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Hal ini disampaikan Jarman, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) II AKLINDO di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.

Jarman mengatakan, listrik adalah pilar utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ketersediaan tenaga listrik yang cukup, aman, andal, dan lama penggunaannya, adalah unsur penting dalam menjalankan roda perekonomian.

Hal ini tentunya harus didukung oleh para pelaku usaha penunjang tenaga listrik, dalam pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik yang profesional, untuk mewujudkan pemasangan instalasi listrik yang aman dan andal.

“Oleh karena itu, AKLINDO sebagai asosiasi pelaku usaha disektor ketenagalistrikan, khususnya dibidang jasa pembangunan dan pemasangan instalasi, harus tanggap terhadap tantangan sekaligus peluang dibidang usaha ini,” kata Jarman.

Ia menambahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan, agar pemerintah menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, untuk seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

UU Ketenagalistrikan juga mengharuskan, setiap instalasi ketenagalistrikan yang beroperasi, wajib memiliki fasilitas laik operasi. Setiap kegiatan ketenagalistrikan juga wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). Setiap tenaga teknis dibidang ketenagalistrikan, juga wajib memiliki sertifikat kompetensi.

“Sebagai salah satu lembaga pengawas jasa penunjang ketenegalistrikan, AKLINDO diharapkan dapat berperan aktif di dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi listrik yang andal, aman, ramah lingkungan, dan seusai SNI,” tandasnya.

Ia menambahkan, seluruh pelaku usaha jasa penunjang tenaga listrik dimana anggota AKLINDO termasuk di dalamnya, dapat berperan aktif dalam penggunaan produk-produk dalam negeri. Sehingga cita-cita menuju kemandirian nasional di sektor ketenagalistrikan dapat tercapai.

“Kami juga perlu menyampaikan, agar pemasangan instalasi kota terutama untuk konsumen tegangan rendah, dapat dilakukan dengan baik. Sesuai standar kota dan dengan biaya yang median. Karena persoalan ini sering dikeluhkan oleh konsumen,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan di akhir sambutannya.

Munas II AKLINDO sendiri berlangsung selama dua hari, 22 – 23 Juni 2011. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKLINDO, DR. Andi Amir Husry, SE, MS, Munas itu diikuti oleh pengurus AKLINDO dari 27 Provinsi yang mencakup 274 kabupaten/Kota se-Indonesia.

Ia mengatakan, Munas II ini merupakan peletakan pondasi tata kelola asosiasi, menuju aktualisasi harapan segenap anggota dan pengurus AKLINDO. Yaitu pengabdian sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara di bidang ketenagalistrikan, sekaligus pengembangan usaha para anggota AKLINDO.

Andi Amir mengakui, organisasi yang dipimpinnya baru berusia 5 tahun, sebuah usia yang “belia” untuk sebuah organiasi. “Tetapi capaian yang telah diraih AKLINDO tidak harus bersifat belia,” ujarnya.

Perjalanan awal 5 tahun itu, kata Andi Amir, telah mengantar AKLINDO kedalam pentas pengabdian asosiasi yang patut diperhitungkan. “Itu semua tak lepas dari dukungan serta bimbingan pemerintah, serta PT PLN (Persero) sebagai stakholder AKLINDO,” pungkasnya.

icon