*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 16 Agustus 2011 | 12.13
KESDM: Kelangkaan BBM Subsidi Bukan Salah Kami

Evita H Legowo

Subkhan AS
subkhan@tambang.co.id

Jakarta-TAMBANG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (KESDM), Evita H Legowo mengatakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sejumlah wilayah Indonesia terjadi akibat adanya kelompok yang melakukan penyalahgunaan BBM subsidi, bukan karena KESDM yang tidak memenuhi kebutuhan BBM subsidi untuk masyarakat.

Maka dari itu, dirinya membantah masih terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Mengingat, pemerintah telah menambahkan kouta BBM subsidi di setiap lokasi ataupun kabupaten.

“Untuk kami sesungguhnya sudah tidak ada lagi kelangkaan BBM subsidi, karena jatah kouta per lokasi atau per kabupaten sudah ada dan bahkan pemerintah sudah memberikan lebih,” katanya kepada Majalah Tambang.

Kalau pun masih terjadi kelangkaan, lanjut Evita, hal itu disebabkan adanya kelompok yang melakukan penyalahgunaan BBM subsidi, bukan karena KESDM yang tidak memenuhi kebutuhan BBM subsidi untuk masyarakat.

“Jadi kalau itu kurang maka yang salah bukan kami. Karena mereka-lah (pelaku penyelewengan BBM subsidi-red) yang membuat kekurangan BBM subsidi, akibat mengambil hak orang lain BBM subsidi,” cetusnya.

Maka dari itu, untuk menekan penyalahgunaan BBM subsidi ini, pihaknya dan BPH Migas terus melakukan kontrol dan tidak lelah untuk mengingatkan kepada masyarakat kalau BBM subsidi merupakan bahan bakar yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil bukan untuk kepentingan industri.

“Upaya untuk menekan hal tersebut adalah mengingatkan saja, kalau BBM subsidi bukan untuk industri. Dan BPH migas juga mengontrolnya,” ucapnya.

Terkait dengan adanya pandangan sejumlah pakar yang mengatakan penyebab terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi disebabkan karena adanya disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi, Evita menjawab masih akan mempertimbangkan untuk mengambil kebijakan dalam memperkecil disparitas tersebut.

Dirinya beralasan, keputusan untuk segera memberlakukan kenaikan harga BBM subsidi sebagai bentuk mengurangi terjadinya disparitas meski dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena menurutnya, langkah untuk menaikkan harga BBM subsidi itu dapat menjadi komiditi politik tidak hanya menjadi komoditi ekonomi.

“Masih banyak yang harus diperhitungkan, karena BBM subsidi ini sebenarnya ingin dijadikan bukan menjadi komoditi ekonomi saja tapi juga untuk komoditi politik, jadi pertimbangannya banyak sekali. Sehingga tidak semudah itu, namun beberapa opsi akan kita perhitungkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah berupaya untuk menekan jumlah penggunaan BBM subsidi yang tiap tahunnya terus meningkat. Dimana peningkatan penggunaan BBM subsidi itu terjadi karena adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh sekolompok oknum yang meraup keuntungan dari penjualan BBM subsidi tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah kemudian merumuskan rencana pengaturan BBM subsidi bersama dengan akademisi yang menghasilkan beberapa poin, diantaranya menaikan harga BBM subsidi jenis premium secara bertahap, kendaaraan roda empat berplat hitam dan merah dilarang menggunakan BBM subsidi premium.

Namun hingga saat ini keputusan yang dirumuskan pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM subsidi agar tepat sasaran belum dilakukan.

icon