*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 27 September 2011 | 15.20
Thamrin: Pemberlakukan Aturan Nilai Tambah Tidak Akan Mundur Dari 2014

Thamrin Sihite

Saifudin
saifudin@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Thamrin Sihite enggan mengomentari tanggapan beberapa pihak terkait ketidakmungkinan penerapan nilai tambah Minerba di 2014. Menurutnya, aturan akan tetap diikuti dan kemungkinan pemunduran waktu tersebut tidak akan terjadi.

“Tidak (tidak akan mundur dari 2014-red). Dimulai saja dulu,” ucapnya di sela RDP Dirjen Minerba Dengan Komisi VII hari ini, Selasa 27 September 2011.

Seperti diketahui, sebelumnya Executive Director Indonesian Mining Association (IMA), Syahrir AB menyatakan kesanksiannya atas pemberlakukan aturan nilai tambah di Indonesia mulai 2014. Hal itu didasari atas belum siapnya pemerintah dalam menjamin keberlangsungan investasi terkait nilai tambah tersebut.

“Secara pribadi saya tidak yakin aturan nilai tambah bisa dimulai di 2014, karena kita belum siap (menjamin keberlangsungan investasi-red),” ucap Syahrir, Kamis 22 September 2011.
“Dibutuhkan sekitar 7 tahun untuk bangun infrastruktur nilai tambah. Anggap saja infrastruktur itu dibangun Januari 2012, berarti baru bisa dimanfaatkan di 2019,” tambahnya.

Syahrir menambahkan bahwa pemberlakuan nilai tambah memang sudah merupakan hak pemerintah, namun ia pun menegaskan bahwa pemerintah harus siap atas konsekwensi yang mungkin terjadi. Di antaranya seperti penumpukan bahan mentah tambang di dalam negeri karena tidak bisa dieskpor.
“Itu hak pemerintah untuk stop di 2014 tapi nantinya pasti bahan mentah tambang akan numpuk. Kalau sudah begitu, investor akan rugi dan lalu kabur,” jelasnya.

Atas masalah ini, Syahrir mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto agar peraturan mengenai nilai tambah dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

“Saat ini draft perpres-nya masih dalam penyusunan,” ungkapnya.

Syahrir sendiri belum bisa memastikan kapan draft perpres tersebut akan selesai disusun dan ditandatangani. Namun dia mengatakan bahwa dalam perpres tersebut akan dibahas antara lain mengenai pendataan produksi mineral per komoditas, kapasitas pegolahan yang sudah ada dan yang dibutuhkan, kemampuan penyediaan infrastruktur, kebutuhan dalam negeri , lokasi pembangunan pabrik smelter, dan ketersediaan tenaga listriknya.

“Intinya, akan dibahas hal-hal yang menjamin kegiatan investasi,” ucapnya.

Hal itu disampaikan Syahrir mengingat masih banyak kendala yang menyebabkan investor enggan berinvestasi karena belum jelasnya data, lokasi dan ketersediaan listrik.

Atas hal ini, Thamrin sendiri menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya agar fasilitas-fasilitas jaminan investasi tersebut bisa disediakan. Tidak hanya itu, Thamrin mengatakan pemerintah sudah siap dalam menyusun langkah-langkah pemberian insentif yang tepat agar aturan nilai tambah dapat terlaksana dengan baik.

Saat ini, pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian terkait intensif tersebut masih terus berlangsung. Thamrin pun berharap semua bisa selesai sesegera mungkin agar aturan nilai tambah dapat dilaksanakan sesuai aturan yang telah ada, yaitu di 2014.

icon
Berita Lain
27 September 2011 | 15.20
Malaysia Umumkan Penghapusan Subsidi BBM
27 September 2011 | 15.20
Amien Resmi Dilantik Jadi Kepala SKK Migas
27 September 2011 | 15.20
Mitrabara dan Darma Henwa Putus Kontrak
27 September 2011 | 15.20
PLN Tender Ulang Pembangkit di NTT
27 September 2011 | 15.20
Medco Teken Kontrak Blok Baru di Oman