*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 06 Maret 2012 | 16.57
Kadis Tambang Kalbar Usul Permen Nilai Tambah Direvisi

Agus Aman Sudibyo

Saifudin
saifudin@tambang.co.id

Jakarta - TAMBANG. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, Agus Aman Sudibyo meminta agar pemerintah meninjau ulang pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) No 7 Tahun 2012 tentang Nilai Tambah Mineral. Menurutnya, pasal 21 dalam permen tersebut sangat merisaukan pengusaha tambang di daerahnya sehingga perlu direvisi. Ia pun berharap aturan nilai tambah tetap dilaksanakan mulai tahun 2014.

"Pasal 21 harus dikaji ulang, atau paling tidak ada surat edaran dari Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) tentang tindak lanjut dari pasal tersebut," ucapnya kepada Majalah TAMBANG di sela acara Sosialisai Permen No 7 Tahun 2012 di Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Dalam pasal 21 sendiri disebutkan "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilarang untuk menjual bijih besi (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini."

Menurut Agus, jika pemerintah benar-benar ingin menerapkan aturan tersebut, maka seyogyanya harus sudah memikirkan pula dampak untuk tiga bulan yang akan datang. Kemungkinan pertama menurut Agus adalah jaminan penggunaan bahan mentah mineral yang selama ini sudah diproduksi.

"Jika tiga bulan sejak permen ini diberlakukan pemilik IUP tidak boleh ekspor, yang terjadi adalah mau dikemanakan produksi mineral Kalbar yang jumlahnya sudah jelas itu?. Sedangkan jika ingin mengandalkan Antam dan Inalum yang rencananya akan membangun smelter, sudah dipastikan pembangunannya tidak akan selesai di tiga bulan ini," ungkapnya.

Dikatakan Agus, di 2011 produksi mineral Kalbar sedikitnya telah mencapai 14 juta ton yang utamanya terdiri atas Bauksit dan Bijih Besi. Sekitar 92,8 persen dari produksi tersebut atau sekitar 13 juta ton langsung diekspor dengan negara tujuan seperti Cina, Jepang, dan Korea.

Terkait itu, pemerintah seyogyanya juga harus turut memikirkan solusi terhadap ikatan kontrak yang sudah dibuat antara pengusaha tambang dengan pihak asing. "Perusahaan tambang yang sudah kontrak jangka panjang, jika tiba-tiba tidak boleh ekspor otomatis akan kena sanksi. Apakah pemerintah mau nanggung?" katanya.

Lebih lanjut menurut Agus, kemungkinan terburuk atas pemberlakuan permen ini adalah bangkrutnya industri tambang, yang jika terjadi dapat menambah tingkat pengangguran. "Di industri tambang Kalbar setidaknya ada 25.000 tenaga kerja yang akan terancam menganggur. Ini tentu saja akan memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Karena itu pemerintah harus benar-benar memikirkan," jelasnya.

Sementara itu, ditambahkan Agus, jika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk memajukan industri pengolahan dan pemurnian, maka ada beberapa hal yang juga harus dipikirkan. Hal pertama adalah mengenai jaminan bahan baku yang upaya penambahan kapasitasnya kerap kali terhambat masalah lahan. "Di Kalbar sendiri, untuk Bauksit misalnya, ada minimal cadangan sumber daya sebesar 900 juta ton. Namun untuk mengeksploitasinya sering kali terhambat oleh izin lahan," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin ketersedian sumber energi utamanya listrik agar pabrik pengolahan dan pemurnian ini bisa tetap jalan. Menurut Agus, sejauh ini belum ada regulasi yang jelas yang dapat memastikan pasokan listrik tersebut. "Untuk menyediakan listrik kan bahan bakarnya batubara, tapi masalahnya pemilik IUP batubara tidak ada keterikatan langsung untuk mensuplai, jadi pemerintah harus turut mengatur dan mengikat agar pengusaha batubara mensuplai dulu untuk kebutuhan listrik ini," tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan Agus, pemerintah juga perlu memikirkan pasar atas produk bahan mentah yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Mengingat sejauh ini pasar-pasar yang sudah terbentuk adalah untuk bahan mentah saja.

Menanggapi semua ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite meminta agar permen Nilai Tambah tetap dijalankan dulu. Hal itu didasari atas potensi jangka panjang yang menurutnya dapat menambah keuntungan bagi negara. Mengenai amanah yang terdapat dalam Pasal 21 sendiri, menurutnya hal itu tidak bersifat mutlak.

"Pasal 21 itu tidak bersifat mutlak, artinya harus dikaitkan dengan pasal lain seperti pasal 23 dan 24. Jadi ada toleransinya, tapi kami akan menindaklanjuti masalah ini karena kami yang bertanggung jawab," ucap Thamrin di kesempatan yang sama.

Menanggapi ini, Agus mengatakan pemerintah harus tetap menegaskan kaitan pasal 21 tersebut dengan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lain. Sehingga dirinya menganggap perlu dibuatnya surat edaran dari dirjen Minerba atau dengan kata lain pasal 21 tersebut direvisi.

"Jadi tidak hanya sekadar dijelaskan lisan. Karena kalau tidak dijelaskan secara tertulis akan tetap membingungkan pelaku tambang dan dikhawatirkan bisa menjadi 'mainan' pejabat hukum," ungkapnya.

Diketahui, sektor tambang di Kalbar telah memegang peran penting bagi pembangunan daerah. Menurut Agus, di 2011, dari produksi mineral Kalbar sebesar 14 juta ton, telah menyumbang bagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) minimal Rp76 miliar dengan nilai ekspor sekitar USD444,8 juta. "Bagian provinsi Kalbar sendiri sekitar Rp14 miliar, kalo Kabupaten bisa lebih besar dari itu," jelasnya.

Selain Bauksit dan Bijih Besi, komoditas mineral lain Kalbar yang juga berpotensi adalah emas dan uranium. Agus sendiri mengaku mendukung pemberlakuan permen nilai tambah ini mengingat akan turut membangun industri dan tenaga kerja.

"Tapi kesimpulan kami, pasal 21 dari permen tersebut memang harus direvisi," pungkasnya.

icon