*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 27 Maret 2013 | 19.25
Pengalihan Saham IMN Ke Bumi Suksesindo Cacat Hukum

Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG- Konflik tambang emas Tumpang Pitu (Tujuh Bukit) di Banyuwangi, Jawa Timur masih belum usai. Interpid Mines Ltd, melalui anak usahanya Emperor Mines Ltd, mitra PT Indo Multi Niaga (IMN) dalam pengembangan proyek emas di ujung timur pulau Jawa itu, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kepada Bupati Banyuwangi. Intrepid mengaku telah menjadi korban pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Banyuwangi.

Gugatan Emperor tertanggal 14 Maret 2013 lalu itu, terkait tindakan Bupati Banyuwangi yang menyetujui pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT IMN kepada PT Bumi Suksesindo dan mneyetujui perubahan susunan kepemilikan saham perusahaan tersebut. Padahal, Intrepid dan IMN terikat Alliance Agreement yang sudah diteken sejak 2007.

“Sebagai pihak yang menjadi korban, kami menuntut keadilan melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Banyuwangi. Kami minta supaya pengadilan mencabut IUP Eksplorasi dan Operasi Produksi yang sudah dialihkan dari IMN kepada Bumi Sukesindo karena cacat hukum,” ujar Executive General Manager Intrepid Tony Wenas, di Jakarta, Rabu (27/03/2013).

Kuasa Hukum Emperor Mines Ltd Harry Ponto mengungkapkan, yang menjadi permasalahan adalah Bupati menyetujui terjadinya peralihan IUP dari IMN kepada Bumi Suksesindo. Padahal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara jelas melarang peralihan IUP.

Emperor, perusahaan yang listing di bursa Australia dan Kanada, lanjut Harry, memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat Bupati Banyuwangi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Putusan Bupati yang menyetujui peralihan IUP dimaksud dinilai merugikan Emperor. IMN selaku pemegang asal IUP telah terikat pada perjanjian Alliance Agreement dengan Emperor selaku investor yang mendanai proyek Tujuh Bukit. Sesuai dengan perjanjian, Emperor diberikan hak eksklusif untuk memperoleh 80% saham dalam IMN.
“Terjadinya peralihan IUP yang telah melanggar hukum itu jelas merugikan Emperor. Sebagai investor asing yang telah menanamkan modal lebih dari US$102,7 juta atau sekitar Rp1 triliun, Emperor harus dilindungi. Indonesia harus menjamin kepastian hukum bagi investor asing. Tidak sepatutnya investor asing diundang berinvestasi, tapi bisa dicampakkan begitu saja setelah investasi dilakukan,” tegasnya.

Harry menilai, pernyataan Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi bahwa Emperor tidak memiliki legal standing hanyalah dalih untuk menutupi fakta mengenai telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Bupati Banyuwangi. Peralihan IUP yang semula dikuasai sepenuhnya oleh IMN kepada Bumi Suksesindo jelas dilarang oleh UU Pertambangan.

Ia menambahkan, selain karena telah menerbitkan SK peralihan IUP, Bupati Banyuwangi juga menyetujui perubahan susunan kepemilikan saham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi 545/764/429.108/2012 tertanggal 6 Desember 2012 yang menyebabkan kepemilikan saham Bumi Suksesindo dikuasai 100 persen oleh PT Alfa Sukesindo (5%) dan PT Merdeka Serasi Jaya (95%). Keputusan ini menyebabkan IMN bukan lagi sebagai pemegang saham Bumi Suksesindo, apalagi menjadi mayoritas dalam perusahaan yang didirikan tersebut.

“Hal ini jelas cacat hukum, karena pasal 7A Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2012 menyebutkan pemegang IUP hanya dapat mengalihkan IUP kepada perusahaan lain yang 51% sahamnya dimiliki pemegang asal IUP. IMN yang mangkir dari perjanjian Alliance Agreement malah bersama Bupati Banyuwangi melanggar hukum untuk mengalihkan IUP kepada Bumi Suksesindo. ,” Jelasnya. []

icon