*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 17 Februari 2010 | 14.09
Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Soetrisno, ”Empat Regulasi Baru Dalam 100 Hari”

Dirjen Planologi Kehutanan, Ir. Soetrisno, MM
”Empat Regulasi Baru Dalam 100 Hari”


Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan, Ir. Soetrisno, MM, baru saja selesai melakukan rapat bersama jajarannya, saat wartawan majalah ini bertandang, Kamis siang, 14 Januari 2010. Dia mengaku sedang dihadapkan pada jadwal yang padat untuk menyiapkan sejumlah regulasi baru, yang harus diterbitkan dalam waktu dekat. Meski demikian, tetap ada waktu untuk menjawab pertanyaan wartawan.

”Ya tugas kita lah untuk membetulkan policy. Kita berusaha menata, karena membangun investasi kan nggak gampang,” ujar Soetrisno saat ditanya tentang progresivitas jajarannya dalam menerbitkan aturan baru kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral . Berikut petikan selengkapnya interview Abraham Lagaligo dari Majalah TAMBANG dengan pria yang kerap hadir dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan stakeholders pertambangan ini.

Dalam waktu dekat ini kabarnya akan terbit empat regulasi baru. Apakah itu yang berkaitan dengan kegiatan hulu migas dan pertambangan di kawasan hutan?
Ya memang ada empat rancangan regulasi baru yang sedang kita finalisasi. Yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggunaan Kawasan Hutan, RPP Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan, RPP PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Pelepasan Kawasan Hutan, dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tambang Bawah Tanah. Bukan hanya untuk migas dan tambang, tapi semua sektor lain. Kita berusaha menghilangkan bottle neck-bottle neck (hambatan-hambatan, red) ini kan.

Apakah RPP Penggunaan Kawasan itu yang dimaksud Menteri Kehutanan dalam Raker (rapat kerja) dengan BP Migas di Bali, 14 Desember 2009 lalu?
Yang jelas ini program 100 hari Kementerian Kehutanan. Jadi yang kita rencanakan untuk terbit dalam 100 hari adalah PP Penggunaan Kawasan dan PP Peruntukan. Tapi dua itu saja tidak cukup. Harus ditambah PP PNBP dan Perpres Tambang Bawah Tanah, karena berkaitan. Jadi dalam 100 hari ini akan terbit empat regulasi baru. Kalau tidak salah jatuhnya ya tanggal 15 Januari ini. (Dalam Raker dengan BP Migas, Menteri Kehutanan mengatakan PP untuk memudahkan perizinan kegiatan hulu migas di kawasan hutan akan rampung pada 10 Januari 2010 dan mulai berlaku sejak 1 Februari 2010)

Kabarnya dengan regulasi baru tersebut perizinan untuk penggunaan kawasan hutan akan selesai dalam 140 hari?
Ya kita akan usahakan lah. Kita kan ingin investasi tidak ada hambatan. Tapi soal waktu akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen). Ada mandat (perintah) dalam PP nantinya untuk mengatur hal itu dalam Permen. PP-nya tidak perlu sedetail itu.

Selain itu, apa lagi yang cukup progresif dari PP yang baru ini nantinya?
Kita juga mengatur dalam PP itu bahwa selain membayar PNBP, para pengguna kawasan hutan juga berpartisipasi dalam penanganan perubahan iklim. Dengan cara menanam suatu kawasan hutan yang rusak. Perubahan iklim ini kan persoalan bersama, jadi kita minta komitmen mereka untuk itu. Hal lainnya tidak banyak berubah.

Sebenarnya mulai kapan RPP Penggunaan Kawasan ini mulai disusun?
Memang RPP ini sudah lama disusun, tapi proses pembahasannya yang lambat. Baru kencang setelah ada program 100 hari. Substansinya juga sudah matang, tinggal di-goal-kan saja. Memang ada beberapa isu yang harus dijawab, tapi tidak terlalu sulit karena sudah ada regulasi berupa Permen, Kita harapkan nggak lama selesai.

Kalau Perpres Tambang Bawah Tanah dan PP PNBP, sejauh mana?
Ya akan terbit dalam 100 hari juga. Perpres Tambang Bawah Tanah kan sudah sampai di Sekkab (Sekretaris Kabinet). Sempat dikembalikan tapi perubahannya pada redaksional saja. Hanya sinkronisasi, tidak ada perubahan substansial. Intinya kalau mau nambang di hutan lindung harus di bawah tanah, tidak boleh open pit. Kalau PP PNBP intinya mengatur bahwa dari kawasan hutan yang kita lepas, ada dana yang masuk ke kas negara. Sebagai pengganti nilai lingkungan yang hilang. Seperti pajak lingkungan lah, kira-kira begitu. Kalau tidak ada yang seperti ini, nggak adil lah. Mereka dapat tanah, masa negara nggak dapat apa-apa.

Apa bedanya PP PNBP yang akan terbit sekarang dengan PP PNBP yang sudah diterbitkan pada Februari 2008 silam?
PP PNBP ini mirip dengan yang sudah diterbitkan pada Februari 2008 lalu. Tapi PP PNBP yang akan diterbitkan sekarang mengatur tentang pelepasan. Kalau PP PNBP yang diterbitkan pada 2008 kan mengatur tentang penggunaan. PP ini juga nantinya berlaku bagi siapa pun yang akan melepas kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan. Bukan menjual kita. Kalau peraturan perundang-undangan mengatakan nggak boleh dilepas, ya nggak bisa.

Kalangan pengusaha migas mengatakan, saat akan masuk kawasan hutan produksi harus membayar sejumlah dana kepada swasta yang mengusai lahan. Ada juga yang minta bagian dari gas yang diproduksi. Apakah ini dapat dibenarkan?
Jadi itu bisa dibenarkan kalau dengan masuknya tambang atau migas ada biaya investasi dari pemegang konsesi hutan yang hilang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (pasal 15 ayat (4) huruf c). Kan wajar orang sudah membangun sesuatu, kemudian mau dipakai tambang. Ya harus dikompensasi, intinya begitu. Tapi kalau dia minta pembagian hasil per ton seperti royalti, itu salah, pelanggaran. Soal minta bagian gas, harus diperjelas. Minta gratis atau beli? Kalau minta kuota dan gasnya dibeli, itu business to busieness. Tapi kalau dia mengambil royalti seperti negara, nggak boleh itu. Itu hak negara memungut penerimaan seperti royalti dan sebagainya.

Tapi bukannya saat pengusaha hutan mendapatkan konsesi tidak membayar apa-apa?
Jadi kita bandingkan kalau orang mengajukan permohonan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) atau HTI (Hutan Tanaman Industri), mereka dipungut PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi), kaitannya dengan hutan produksi. Sedangkan yang mendapat IUPHK (Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan) wajib membayar iuran. Jadi bukan tidak bayar-apa. Begitu pula kalau pertambangan atau migas mau masuk, harus bayar juga. Tarifnya diatur dalam PP PNBP. Jadi sudah adil kan.

(Selengkapnya baca di Majalah TAMBANG Edisi Cetak No. 55 Januari 2010)

icon
Berita Lain
17 Februari 2010 | 14.09
Wanita Harus Lebih Pandai dari Pria
17 Februari 2010 | 14.09
Bisnis itu Sangat Dinamis
17 Februari 2010 | 14.09
Ingin Jadi Tuan di Rumah Sendiri
17 Februari 2010 | 14.09
Siap Jadi Yang Pertama