*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 06 November 2008 | 19.09
Bagaimana Perkembangan UU Minerba?

Kepada Redaksi,

Perkenalkan, saya Darwis, pembaca website Majalah TAMBANG yang saat ini bertugas di Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Mungkin Redaksi bisa memberikan pemaparan, mengapa sampai saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) tidak kunjung disahkan menjadi UU oleh DPR? Sejauh mana perkembangannya, karena UU tersebut sangat dibutuhkan. Mengingat dunia Minerba Indonesia saat ini sangat sarat dengan persoalan seputar pengelolaan lingkungan.

Pengirim: Darwis, Tenggarong.
neni25@yahoo.de

Jawab:

Saudara Darwis yang baik….

Salut untuk perhatian Anda yang besar terhadap perkembangan RUU Minerba yang kini sedang dibahas DPR. Juga perhatian Anda terhadap persoalan lingkungan yang memang selalu menjadi momok dunia pertambangan. Kami berharap kepedulian yang sama dimiliki para abdi negara yang bertugas di Dinas-dinas Pertambangan di semua daerah.

Tidak salah jika ada kesan RUU Minerba sangat lambat prosesnya, dan terus molor pengesahannya. RUU itu mulai dibahas di DPR sejak 2005, dan tak kunjung disahkan hingga saat ini. Pada Oktober 2007 RUU Minerba yang sudah siap disahkan harus berhenti pembahasannya, karena Fraksi-fraksi di DPR belum sepakat perihal Ketentuan Peralihan.

Beberapa Fraksi yang sepakat dengan usulan Pemerintah, agar Ketentuan Peralihan menghormati isi kontrak antara perusahaan pertambangan dengan Pemerintah RI. Sehingga pelaksanaan UU Minerba (terutama menyangkut perubahan dari rezim Kontrak Karya ke rezim Perizinan) menunggu kontrak yang sudah berjalan habis masa berlakunya. Namun tak sedikit Fraksi yang menolak dan meminta UU Minerba langsung diterapkan, dan memberi pilihan waktu antara tiga, dan lima tahun.

Karena dead lock, pengesahan kemudian ditunda. Pada Januari 2008, Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto mengatakan RUU Minerba dikembalikan ke Panja (Panitia Kerja). Dia berjanji RUU Minerba akan disahkan menjadi UU pada Juli 2008. Namun janji itu kemudian dianulir, karena persoalan menyangkut Ketentuan Peralihan belum mendapatkan titik temu.

Perkembangan terakhir, pada awal November 2008 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, mengatakan Fraksi-fraksi di DPR telah sepakat bahwa Ketentuan Peralihan menyebutkan pelaksanaan UU Minerba harus menghormati kontrak. Dengan demikian, penerapan UU Minerba terhadap pertambangan yang kontrak karyanya sudah berjalan, akan menunggu kontrak tersebut sampai habis masa brelakunya.

Kesepakatan ini merupakan hasil Pembahasan Tingkat Tinggi antara Tim Pemerintah dan Tim DPR. Purnomo juga mengatakan, DPR dan Pemerintah telah bersepakat UU Minerba akan disahkan paling lambat Desember 2008. Berbagai ketentuan terkait persoalan lingkungan dan comdev mengikuti isi RUU Minerba yang sudah disepakati sebelumnya.

Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Salam, Redaksi.

icon