*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 30 Juni 2010 | 15.53
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertarnbangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

1. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
5. Pertambangan batubara adalah pertarnbangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
8. Wilayah Pertarnbangan yang selanjutnya disebut WP, hádala wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
9. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dm/ atau informasi geologi.
10. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selPnjutnycr disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pernegang Izan Usaha Pertambangan.
11. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya diecbut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kcgiatan usaha pertambangan rakyat.
12. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
13. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertarnbangan Khusus.
15. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalarn wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertarnbangan.
(2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
a. indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/ atau
b. potensi sumber daya bahan tarnbang yang berwujud padat dan/atau cair.
(3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
a. perencanaan WP; dan
b. penetapan WP.

BAB II
PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:
a. invenwsasi potensi pertambangan; dan
b. penyusunan rencana WP.
Bagian Kedua I
Inventarisasi Potensi Pertarnbangan
Pasal4
(1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
(2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
a. peitambangan mineral; dan I
b. pertambangan batubara. I
(3) Pertambangan mineral dm batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
a. mineral radioaktif;
b. mineral logam;
c. mineral bukan logam
d. batuan; dan
e. batubara.
(4) Pengaturan mengenai komoditas tarnbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerhtah tersendiri.
(1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan pcnelitian pertambangan. -
(2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan memperoleh data dan informasi.
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. formasi batuan pembawa mineral logarn danjatau batubara;
b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertarnbangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Menteri, gubernur. Atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya; dah/atau
d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
(1) Penyelidikan dan penelitian pertarnbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh:
a. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
1. lintas wilayah provinsi;
2. laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/ atau
3. berbatasan langsung dengan negara lain;
b. gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
1. lintas wilayah kabupaten/ kota; dan/atau
2. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
c. bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
1. kabupaten/ kota; dan/atau
2. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
(2) Dalam ha1 wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing
provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah.
(3) Kewenangan bupati/walikota pada wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur.
Pasal 7
Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertarnbangan.
(3) Dalam ha1 tertentu, lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah
2.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib:
a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertarnbangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
b. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertarnbangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan.
(2) Lembaga riset asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib:
a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan infonnasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
b. menyerahkan seluruh data dm informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sarna dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama.
Pasal 10
(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalarn peta.
(2) Menteri dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
(3) Gubernur dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/ walikota setempat.
(4) Bupati/walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertarnbangan kepada Menteri atau gubernur.
Pasal 11.
Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai dasar dalarn memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga
3. riset daerah.
Pasal 12
(1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan / atau batubara.
(2) Data dan inforrnasi hasil penyelidikan dan penelitian pertarnbangan yang dilakukan oleh lembaga reset berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
(3) Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral dan/ atau pembawa batubara.
(4) Gubernur dan bupati/aralikota wajib menyarnpaikan peta potensi mineral dan/ atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.
(5) Berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri melakukan evaluasi.
(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Menteri sebagai bahan penyusunan rencana WP.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan
Pasal 14
(1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam ash 12 ayat (6) dituangkan dalam lembar peta dan dalarn bentuk digital.
(2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan WP dalam bentuk zona yang di-delineasi
4.dalam garis putus-putus.
(3) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

BAB III
PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
Pasal 16
(1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat terdiri atas:
b. WPR; dan/ atau
c. WPN.
(2) WUR dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
(3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota.
(4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan. WUP untuk pertambangan batuan yang berada pada lintas kabupaten/ kota dan dalam 1 (satu) kabupatenlkota dalam 1 (satu)
5.provinsi kepada gubernur.
(5) Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.
(6) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa:
a. peta, yang terdiri atas:
1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
2. peta geokimia dan peta geofisika,
b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
(7) Menteri dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat.
(8) Gubernur dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/ walikota setempat.
(9) Bupati/walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan gubernur.
Pasal 17
(1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota wajib diolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral. dan/ atau batubara.
(2) Peta potensi/ cadangan mineral dan/ atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi/ cadangan mineral dan/atau batubara.
(3) Gubernur dan bupati/ walikota wajib menyampaikan potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
(4) Peta potensi/ cadangan mineral dm/atau. Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalarn bentuk lembar peta dan digital.

icon
Berita Lain