*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 22 Januari 2010 | 17.54
Klinik UU Minerba Anda Bertanya, Kami Menjawab

Menyoal Keadaaan Kahar

Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba. Saya mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, hendak menanyakan isi UU Minerba No.4/2009 terkait pasal 113 ayat (1) huruf (a) dan (b) yang menyebutkan, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK bila terjadi; (a). Keadaan kahar, (b). Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh usaha pertambangan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah:
A. Keadaan kahar (dalam KBBI/kamus besar Bahasa Indonesia) artinya keadaan yang tidak adil. Mohon penjelasan apa yang dimaksud keadaan kahar dalam UU Minerba, apakah maknanya sama dengan yang ditulis dalam KBBI?
B. Seperti apa keadaan kahar yang dimaksud sehingga dapat dilakukan penghentian sementara kepada pemegang IUP/IUPK?
C. Seperti apa “keadaan menghalangi” yang dimaksud oleh pasal 113 ayat (1) huruf b di atas?

Pengirim:
Bayu Rahadi
Alamat: Komplek Mutiara Indah 2 Blok EG No.72 Indralaya-Palembang.
Email: bayu_mind@yahoo.com

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba. Secara umum, pengertian “Keadaan Kahar” (Force Majeur) dan ”Keadaan Yang Menghalangi” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar pemegang IUP/IUPK sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan (sebagian atau seluruh) kewajibannya (tepat waktu) berdasarkan IUP/IUPK yang dimilikinya, sehingga hak-hak pemegang IUP/IUPK terjamin dan lebih memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
A. Pengertian “Keadaan Kahar” dalam KBBI adalah keadaan yang tidak adil, pada dasarnya mempunyai makna yang sama dengan UU No. 4 Tahun 2009. Hanya saja pengertian dalam KBBI adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 sedikit lebih detil menyebutkan penyebab terjadinya ”Keadaan Kahar” tersebut.
B. ”Keadaan Kahar” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 113 huruf a adalah:”Yang dimaksud keadaan kahar (force majeur) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia”. Seperti disebutkan di atas, penyebab ”Keadaan kahar” dapat diklasifikasikan sebagai ”act of God”. Implikasi bagi pemegang IUP/IUPK adalah jangka waktu IUP/IUPK (yang merupakan hak pemegang IUP/IUPK) selama pemberlakuan ”Keadaan Kahar” tidak diperhitungkan, demikian pula dengan pembebasan terhadap kewajiban keuangan pemegang IUP/IUPK, misalnya saja dibebaskan untuk pembayaran iuran tetap/deadrent.
C. “Keadaan Yang Menghalangi” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 113 huruf b adalah : “Yang dimaksud keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan”.

Seperti disebutkan di atas, penyebab dari “Keadaan Yang Menghalangi” dapat diklasifikasikan sebagai “akibat dari perbuatan manusia” (contohnya adalah wilayah IUP semula berada pada kawasan budi daya, kemudian berdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditetapkan sebagai Kawasan Lindung yang harus memiliki izin pinjam pakai).

Implikasi bagi pemegang IUP adalah jangka waktu IUP/IUPK (yang merupakan hak pemegang IUP/IUPK) selama pemberlakuan “Keadaan Yang Menghalangi” tidak diperhitungkan, tetapi tetap mempunyai kewajiban keuangan, misalnya pembayaran iuran tetap/deadrent.

Perbedaan antara dua keadaan di atas adalah “penyebab” terjadinya keadaan tersebut, sedangkan mekanisme pemberlakuan keadaan tersebut adalah harus dilaporkan oleh pemegang IUP/IUPK dan kemudian diberlakukan/dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota). Selanjutnya pengaturan mengenai “Keadaan Kahar” dan “Keadaan Yang Menghalangi” diatur dalam Pasal 114, 115 UU No. 4 Tahun 2009 dan (Rancangan) Peraturan Pemerintah.

Panduan Aturan Usaha Jasa Pertambangan

Pengasuh Yth. Saya adalah karyawan bagian HRD sebuah perusahaan jasa pertambangan. Terkait lahirnya UU Minerba yang baru beserta berbagai peraturan teknisnya yang baru, tentunya ada perubahan-perubahan ketentuan menyangkut perusahaan jasa pertambangan. Terus terang, kami ingin memperbaharui peraturan di perusahaan kami. Peraturan apakah yang dapat kami jadikan acuan atau panduan untuk melaksanakan hal itu, atau adakah buku panduan khusus bagi kami untuk membuat peraturan perusahaan jasa pertambangan? Terima kasih.

Pengirim:
Sari Priskila
Alamat: Jl. Pahlawan Revolusi No.28 Pondok Bambu, Jakarta
Email: sari.priskila@yahoo.com

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba. Pada dasarnya kami tidak berwenang mengatur secara khusus mengenai internal perusahaan jasa pertambangan. Namun pedoman penyelenggaraan usaha jasa di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 127 UU No. 4 Tahun 2009, telah diberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan.
Pokok-pokok materi yang diatur dalam Permen No. 28 Tahun 2009 adalah :
a. Perusahaan jasa pertambangan nasional meliputi BUMN dan Badan Usaha Swasta;
b. Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan jasa pertambangan setelah RKAB-nya disetujui oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan:
- Pengupasan lapisan/batuan penutup (overburden); dan
- Pengangkutan mineral dan batubara.
d. Pada dasarnya Pemegang IUP atau IUPK harus melaksanakan sendiri seluruh seluruh tahapan usaha pertambangan, namun apabila Pemegang IUP atau IUPK memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan harus didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran, serta dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan. Untuk memperoleh peraturan-peraturan tersebut, dapat di-down load dari situs http://www.esdm.go.id.

Nasib Lahan Dibawah 5.000 Hektar

Salam sejahtera Pengasuh. Saya ingin meminta kejelasan lebih lanjut dari pernyataan yang pernah diberikan tentang lahan dibawah 5 ribu hektar yang akan dihormati dan akan dikonversi izinnya menjadi IUP jika memberikan rencana kerja. Hal yang ingin saya tanyakan lagi adalah, jika telah mengajukan rencana kerja tapi lahannya tetap hanya 50 hektar (di bawah 5.000 hektar) apakah akan tetap diberikan, mengingat ketersediaan lahannya tidak mencapai 5 ribu hektar? Contoh kasus adalah di pertambangan timah Bangka-Belitung yang banyak perusahaan milik perseorangan yang memperkerjakan 300 orang dengan lahan hanya 50 hektar. Bagaimanakah hasilnya?

Pengirim:
Sufiatna Zeze
Email: sufizeze@gmail.com

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba. Perlu diketahui azas hukum terhadap suatu peraturan yang bersifat “mengatur” (regeling) adalah “tidak boleh berlaku surut”. Ini berarti terhadap Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah ada (existing) tetap dihormati sampai jangka waktunya berakhir. Demikian pula dengan perpanjangan dan peningkatan tahap kegiatannya tetap dapat diberikan sepanjang mengacu UU No. 4/2009.

Hal tersebut tercantum dalam Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03 Tahun 2009 kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Tindak lanjutnya sesuai Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan. Khusus mengenai KP, yang tercantum dalam surat tersebut adalah perubahan KP menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut serta tetap menghormati KP (kemudian menjadi IUP) sampai masa berlakunya habis.

Untuk IUP Eksplorasi baru (mineral logam), tentunya berlaku ketentuan Pasal 52 UU No. 4 Tahun 2009 sebagai hukum positif yang mengatur batasan paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar. Batasan luas minimal untuk ekplorasi tersebut adalah berdasarkan keberadaan/keterdapatan mineral yang memerlukan wilayah cukup luas untuk menemukannya. Apabila telah ditemukan, yang biasanya pada lokasi dengan luas terbatas, wilayah untuk operasi produksi ditetapkan sesuai dengan luas untuk kegiatan operasi produksi (tidak diatur luas minimal). Atau dalam hal tertentu, pelaksanaan eksplorasi dapat dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 6 huruf p), Gubernur (Pasal 7 huruf e) dan/atau Bupati/Walikota (Pasal 8 huruf d) sesuai dengan kewenangannya, sehingga pelelangan WIUP sesuai data (eksplorasi) yang ada, dan kepada pelaku usaha dapat langsung diberikan WIUP Operasi Produksi.

Bagaimana Pengaturan DMO Batubara?

Pengasuh Yth. Dalam dua bulan terakhir ini, masyarakat banyak mempersoalkan pelayanan energi listrik yang sangat tidak maksimal. Banyak yang mengatakan, ini dampak dari kekurangan bahan bakar yang dialami PLTU milik PLN akibat batubaranya lebih banyak diekspor. Seiring dengan itu, kami membaca di website Majalah TAMBANG bahwa dua RPP Minerba, yakni RPP tentang Pengusahaan Minerba dan RPP tentang Wilayah Pertambangan, telah finalisasi dan diajukan ke Depkumham. Setahu kami dalam RPP Pengusahaan Minerba diatur pula tentang DMO batubara. Mohon penjelasan sejauh mana pengaturan DMO batubara guna menjamin pasokan energi di dalam negeri? Terima kasih.

Pengirim:
Syamsul Arifin Tabah
Alamat: Jl. Imam Bonjol 111, Surabaya, Jawa Timur

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2009, Pemerintah (setelah berkonsultasi dengan DPR) dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Secara umum materi yang akan diatur adalah :
a. Pengendalian produksi dan ekspor akan dilakukan terhadap jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun untuk setiap provinsi dibagi per perusahaan (pemegang IUP), dengan memperhatikan potensi cadangan dan kapasitas produksi.
b. Jumlah minimal penjualan dalam negeri didasarkan pada perkiraan kebutuhan dalam negeri untuk tahun berikutnya, dibagi dengan perkiraan produksi mineral dan batubara oleh Pemegang IUP.
c. Pengutamaan kebutuhan dalam negeri merupakan kewajiban pemegang IUP yang mengandung sanksi (dengan kriteria dan kondisi tertentu).

Dengan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri, diharapkan dapat mengatasi dan mencegah terjadinya kelangkaan pasokan mineral dan batubara, serta menjamin pasokan mineral dan batubara di dalam negeri.

icon
Berita Lain
22 Januari 2010 | 17.54
Pengalihan Kepemilikan IUP
22 Januari 2010 | 17.54
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
22 Januari 2010 | 17.54
Antara Tambang dan Perkebunan
22 Januari 2010 | 17.54
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
22 Januari 2010 | 17.54
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi