*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 26 Juli 2010 | 16.26
Pengolahan Dan Pengaturan Ekspor Ore

Pengolahan dan Pengaturan Ekspor Ore
Sejauh manakah UU Minerba mengatur ekspor ore ke luar negeri? Benarkah sejak UU itu diterbitkan, ekspor ore dilarang sama sekali? Kalau memang nantinya penerapan aturan itu melalui sistem semacam DMO, berapa persenkah yang boleh diekspor dan berapa persen yang harus diolah di dalam negeri?
Pengirim: Yogi – PT Sejahtera
Alamat: Grand Wijaya Center, JL Wijaya II, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

Jawab:
Yang terhormat Pembaca Klinik Hukum. Sebelum UU Minerba terbit, sudah ada larangan ekspor bijih timah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/MDAG/PER/1 /2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan sehingga bijih timah wajib dimurnikan dalam bentuk logam timah batangan.
Pasal 102 UU Minerba menyebutkan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”. Ketentuan Pasal 102 UU Minerba adalah dalam rangka memenuhi tujuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menginginkan bahwa kekayaan alam Indonesia adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ore merupakan produk awal dari proses penambangan yang berbentuk bijih dan harus diolah dan dimurnikan di dalam negeri sebelum diekspor untuk meningkatkan nilai tambah. Batasan pengolahan dan pemurnian untuk masing-masing komoditas tambang mineral dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah, akan diatur dengan Peraturan Menteri sesuai dengan Pasal 96 PP No. 23 Tahun 2010.
Berdasarkan Pasal 84 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Pemegang IUP dan IUPK OP dapat melakukan ekspor mineral dan batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri”. Kewajiban menjual mineral dan batubara, ditentukan berdasarkan persentase minimal penjualan mineral dan batubara yang ditetapkan oleh Menteri, dan dituangkan dalam perjanjian jual beli mineral dan batubara antara badan usaha pertambangan mineral dan batubara, dengan pemakai mineral dan batubara dalam negeri yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.
Khusus untuk penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri Tahun 2010 diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1604 K/30/MEM/2010.

Mengatur Lahan Telantar
Pengasuh Yang Terhormat. Selama ini kami mengetahui banyak lahan-lahan pertambangan yang telantar (tidak/belum dikerjakan). Lahan-lahan itu sebagian besar dibawah penguasaan perusahaan tambang pemegang KK dan PKP2B. Sejauh mana UU Minerba mengurus dan mengatur lahan-lahan yang tidak digarap itu dikembalikan ke negara sebagai WPN, dan sejauh mana pengaturannya di dalam PP? Apakah mungkin kalau pemerintah mendeterminasi KK dan PKP2B yang ditelantarkan itu justru bisa digugat ke arbitrase? Sejauh mana UU Minerba dan PP Minerba mengantisipasi gugatan ke arbitrase?
Pengirim: Amri Faisal
Alamat : Palu, Sulawesi Tengah

Jawab:
Yang Terhormat Pembaca Klinik Hukum. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a UU Minerba, KK dan PKP2B tetap dihormati, namun ada kewajiban bagi pemegang KK/PKP2B untuk menyampaikan rencana kegiatan jangka panjang kepada Pemerintah sesuai Pasal 171 UU Minerba yang menyatakan bahwa Pemegang KK dan PKP2B yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Minerba harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk menda-patkan persetujuan pemerintah.
Apabila pemegang KK dan PKP2B tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 tersebut maka sebagian wilayah kontrak/perjanjian dikembalikan kepada negara. Sampai saat ini Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan jangka panjang KK/PKP2B yang diajukan oleh pemegang KK/PKP2B. Terhadap pengembalian sebagian wilayah KK/PKP2B tersebut pemerintah akan mengkaji kembali apakah akan dijadikan WPN atau WUP.
Berdasarkan Pasal 154 UU Minerba disebutkan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menghendaki segala sengketa yang timbul diajukan ke dalam arbitrase karena arbitrase merupakan cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right based procedure) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan/ex aequo et bono), keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien serta bersifat tertutup untuk umum.

Pengaturan Tenaga Kerja Asing
Pengasuh Yang Terhormat. Apakah dimungkinkan sebuah perusahaan yang sahamnya lebih besar kepemilikan modal asing dapat memperkerjakan orang asing sejumlah 50% dari total karyawan lokal yang menduduki posisi penting? Sejauh mana pelaksanaan pertambangan di daerah setelah UU Minerba terbit? Apakah masih seperti yang dulu atau akan ada perubahan?
Pengirim: Berla Anugrah
Alamat: Jl KH Ahmad Dahlan No. 3 RT 12 Bontang Baru, Bontang Email: furukawa_pcr300@yahoo.com

Jawab:
Yang Terhormat Pembaca Klinik Hukum. Berdasarkan Pasal 106 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Pemanfaatan tenaga kerja setempat tetap mempertimbangkan kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja yang tersedia sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing dimungkinkan apabila kompetensi dan keahlian tenaga kerja yang ada tidak tersedia. Tata cara pengajuan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 23 Tahun 2010 yang berisi:
a. Perusahaan mengajukan permohonan rencana TKA kepada Menteri;
b. Menteri melakukan evaluasi teknis terhadap pengajuan rencana TKA dan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pelaksanaan kegiatan pertambangan di daerah setelah UU Minerba terbit telah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UU Minerba, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah provinsi. Kewenangan Pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah provinsi sesuai dengan keten-tuan Pasal 22 ayat (5) PP No. 22 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan dapat dilimpahkan oleh Menteri Kepada Gubernur.
Terdapat perbedaan pelaksanaan dalam proses perizinan sebelum dan sesudah terbitnya UU Minerba. Setelah UU Minerba terbit untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dilaksanakan melalui cara lelang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) PP No. 23 Tahun 2010, sedangkan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui cara permohonan wilayah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) PP No. 23 Tahun 2010.

Perluasan WPN Bagi PKP2B
Pengasuh Yang Terhormat. Bagaimana cara memperluas WPN bagi pelaku pertambangan batubara skala besar (PKP2B) secara adil dan bijaksana?
Pengirim: Makmun Siradj
Alamat : Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jawab:
Berdasarkan Pasal 27 UU Minerba, WPN ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Wilayah dalam WPN yang dapat diusahakan berubah statusnya menjadi WIUPK setelah Pemerintah meminta persetujuan dari DPR RI. Badan usaha yang berminat untuk mengusahakan WIUPK dalam WPN harus mengikuti prosedur lelang WIUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak ada wilayah PKP2B yang berada dalam WPN karena wilayah PKP2B telah ada sebelum WPN ditetapkan. Wilayah PKP2B tidak dapat diperluas, namun apabila pemegang PKP2B ingin mendapatkan wilayah baru yang berbatasan dengan wilayah PKP2B maka harus mengikuti prosedur lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan catatan wilayah tersebut telah ditetapkan menjadi WIUP atau WIUPK. Pemegang PKP2B wajib membentuk badan usaha baru untuk mengikuti lelang WIUP atau WIUPK dan mengusahakan wilayah tersebut.
Apabila pemegang PKP2B tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 UU Minerba maka sebagian wilayahnya wajib dikembalikan kepada Pemerintah, dan Pemerintah dapat menetapkan sebagian wilayah tersebut menjadi WPN atau WUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

icon
Berita Lain
26 Juli 2010 | 16.26
Pengalihan Kepemilikan IUP
26 Juli 2010 | 16.26
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
26 Juli 2010 | 16.26
Antara Tambang dan Perkebunan