*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 25 Oktober 2010 | 10.04
Dokumen Pendukung Ekspor Hasil Tambang

Dokumen Pendukung Ekspor Hasil Tambang
Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba Majalah TAMBANG. Perkenalkan kami adalah perusahaan industri perkayuan yang berorientasi ekspor, beralamat di Makassar. Saat ini kami sedang ekspansi usaha ke bidang pertambangan, khususnya nikel di daerah Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaan kami adalah, sesuai UU Minerba No. 4/2009, dokumen pendukung apa sajakah yang dibutuhkan/dipersyaratkan jika ingin melakukan ekspor hasil tambang dengan memakai nama perusahaan kami yang sekarang? Kalau di perkayuan mensyaratkan harus memiliki izin ETPIK & BRIK. Di izin SIUP kami bidang usaha adalah perdagangan barang, sedangkan barang/jasa adalah kayu olahan. Apakah kami harus mengganti SIUP? Mohon penjelasannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak.

Pengirim: Susie Zainal
Alamat: Makassar – Sulawesi Selatan
Email: susie.idrus@gmail.com

Jawab:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara.

Dalam Pasal 39 PP No. 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 PP No. 23 Tahun 2010, untuk dapat melakukan ekspor mineral (nikel) perusahaan saudara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dari Menteri (ESDM) dan dalam maksud dan tujuan akta pendirian perusahaan saudara harus salah satunya bergerak di bidang usaha pengangkutan dan penjualan mineral dan/atau batubara.

Selain itu, perusahaan saudara harus ada perjanjian kerjasama mengenai pembelian nikel dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang memproduksi nikel.

Prosedur Perubahan KP Menjadi IUP
Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba Majalah Tambang. Perkenalkan, perusahaan kami bergerak di bidang penambangan batubara. Saya mendapatkan informasi dari Dinas Pertambangan di daerah bahwa sesuai terbitnya UU Minerba maka kami harus mendaftar/mendatakan perusahaan di Jakarta. Pertanyaan saya adalah:
A. Di manakah alamat tempat pendaftaran/pendataan tersebut? Apakah ada prosedur-prosedurnya, biaya, atau persyaratan yang lainnya?
B. Berhubungan dengan adanya perubahan KP menuju IUP, mohon dijelaskan prosedur perubahan KP menuju IUP tersebut sesuai UU Minerba? Mengingat informasi yang kami dapatkan di daerah sangat simpang siur dan tidak pasti. Adakah format-format surat resmi terkait persyaratan pengajuan perubahan tersebut?
Demikian, atas tanggapan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Rubiyanto
Alamat: Kalimantan Timur
Email: rubiyanto.jawan@gmail.com

Jawab:
A. Pendaftaran/pendataan tidak dikenal dalam UU Minerba, tetapi Pemerintah Daerah (gubernur atau bupati/walikota) berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (DJMBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebelum dilakukan penyesuaian KP menjadi IUP. Adapun DJMBP beralamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10 Jakarta.

B. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 angka 4 huruf a PP No. 23 Tahun 2010, KP yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Penyesuaian KP menjadi IUP adalah kewajiban dari pemberi izin (Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya) dan diproses apabila pemegang KP telah menyampaikan rencana kegiatan sampai berakhirnya jangka waktu KP. Sebelum melakukan penyesuaian KP menjadi IUP, gubernur atau bupati/walikota melakukan koordinasi dengan DJMBP. Dan setelah dilakukan penyesuaian KP menjadi IUP, gubernur atau bupati/walikota melakukan pemberitahuan kepada DJMBP.

icon
Berita Lain
25 Oktober 2010 | 10.04
Pengalihan Kepemilikan IUP
25 Oktober 2010 | 10.04
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
25 Oktober 2010 | 10.04
Antara Tambang dan Perkebunan
25 Oktober 2010 | 10.04
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
25 Oktober 2010 | 10.04
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi