*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 01 Februari 2011 | 11.16
Ekspor Ore Setelah Terbitnya UU 4/2009

Ekspor Ore Setelah Terbitnya UU 4/2009

Salam Tambang. Pengasuh yang terhormat, dalam kesempatan ini kami ingin menanyakan seputar pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya ketentuan pada pasal 112 ayat (4). Pertanyaan kami adalah;

A. Apakah berdasarkan peraturan tersebut masih dimungkinkan pemegang kuasa pertambangan (KP) untuk mengekspor iron ore (raw material) sampai 5 (lima) tahun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?
B. Sehubungan dengan itu, untuk Izin Usahas Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan Kabupaten, jika pemegang IUP ingin menjual hasil tambangnya melintasi beberapa kabupaten dalam satu provinsi, apakah diperlukan izin tambahan yang diterbitkan oleh gubernur?
C. Jika pemegang IUP Operasi Produksi menjual di FOB dan pembelinya langsung dari China, apakah pembeli dari China tersebut memerlukan izin lagi? Kalau memang diperlukan, izin apa yang dibutuhkan?

Demikian, atas jawaban Pengasuh kami sampaikan terima kasih.

Pengirim: Jamaluddin
Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Watampone, Sulawesi Selatan
Email: jamal_desdmbone@yahoo.com

Jawab:

Yang terhormat pembaca Klinik UU Minerba,
Untuk pertanyaan yang Anda sampaikan dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut;

A. Sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) tentunya mulai berlaku sejak tanggal disahkan, kecuali ditetapkan lain.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 angka 4 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 23 Tahun 2010) mempunyai konsekuensi kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (setelah Kuasa Pertambangan disesuaikan) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara di dalam negeri (vide Pasal 102 jo. Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009).

Peningkatkan nilai tambah sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) lainnya, termasuk IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian. (vide Pasal 93 jo. Pasal 94 PP No. 23 Tahun 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah UU No. 4 Tahun 2009 berlaku, ekspor iron ore (raw material) sudah tidak diperbolehkan lagi (Pasal 112 angka 4 huruf c jo. Pasal 93 PP No. 23 Tahun 2010).

B. Dalam ketentuan Pasal 35 PP No. 23 tahun 2010 jelas tertulis bahwa IUP Operasi Produksi diberikan oleh menteri, gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan berpedoman pada lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan. Dengan demikian jelas bahwa operasional IUP dibatasi oleh kewenangan menteri, gubernur dan/atau walikota berdasarkan wilayah administratif masing-masing.

C. Pihak pembeli dari China sebagaimana saudara maksudkan tidak perlu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, sebab pembeli tersebut tidak melakukan ”penjualan” di wilayah Indonesia.

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tentang Izin Usaha Perdagangan Batubara

Pengasuh Yth. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah perusahaan perdagangan batubara yang tidak/bukan sebagai pemilik kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan (KP/IUP) diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Perdagangan (SIUJP) Batubara? Sepengetahuan saya selama ini (di Provinsi Kalimantan Selatan) hanya diharuskan memiliki Tanda Daftar Perdagangan Batubara (coal trader) yang dikeluarkan oleh kabupaten dan provinsi.

Kalau memang perusahaan perdagangan batubara harus memiliki SIJPB (Surat Izin Jasa Perdagangan Batubara), mohon penjelasan tentang prosedur pengurusan SIUJP tersebut? Apakah kami bisa mendapatkan contoh copy izin tersebut? Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Yuliharto Faisal
Alamat: Jl. RE Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan
Email: ajbcoal@gmail.com

Jawab:

Yang terhormat pembaca Klinik UU Minerba,
Perusahaan perdagangan batubara yang saudara maksudkan sebenarnya sudah termasuk badan usaha yang wajib memiliki Izun Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010. Sebab perusahaan tersebut melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan batubara. Oleh karena itu, selain harus memiliki Tanda Daftar Perdagangan Batubara (coal trader), perusahaan tersebut wajib memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan.

Sedangkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) itu sendiri hanyalah sebatas pada kegiatan jasa di bidang pengangkutan saja, tidak melakukan perdagangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba.

Tentang prosedur pengurusan dan contoh IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, silahkan menghubungi Sub Direktorat Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, di Jl Prof Soepomo Nomor 10 Jakarta.

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

icon
Berita Lain
01 Februari 2011 | 11.16
Pengalihan Kepemilikan IUP
01 Februari 2011 | 11.16
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
01 Februari 2011 | 11.16
Antara Tambang dan Perkebunan
01 Februari 2011 | 11.16
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
01 Februari 2011 | 11.16
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi