*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 18 Februari 2011 | 10.44
Prosedur Pengurusan IUP Bijih Besi

Prosedur Pengurusan IUP Bijih Besi
Pengasuh Yang Terhormat. Belum lama ini kami mendapatkan penawaran lokasi tambang bijih besi, di salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Luas lahan itu sekitar 6.000 hektar dan termasuk Greenfield (belum ada yang menggarap sebelumnya). Kami dengar untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas 5.000 hektar saat ini (sesuai UU Minerba No. 4/2009) tidak lagi di Bupati, melainkan harus ke pemerintah pusat. Benarkan demikian, dan prosedur apa saja yang harus kami tempuh untuk pengurusan izin tersebut?
Pengirim : Budi Panjaitan
Alamat : Jl. Budi Kemuliaan, Jakarta

Jawab:
Yang terhormat Pembaca Klinik Hukum. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian IUP bukan berdasarkan luas wilayah, melainkan lokasi wilayah. Secara rinci pengaturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;
a. Menteri berwenang memberikan IUP yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
b. Gubernur berwenang memberikan IUP yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
c. Bupati/walikota berwenang memberikan IUP dan IPR yang berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
Mengingat bijih besi adalah komoditas pertambangan yang merupakan mineral logam [vide Pasal 2 huruf ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara], maka prosedur untuk memperoleh IUP adalah badan usaha, koperasi, dan perseorangan wajib mengikuti pelelangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam. Selanjutnya pemenang lelang WIUP harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP [vide Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 7 jis. Pasal 28 PP No. 23 Tahun 2010].

Syarat Mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan
Kepada Yth Pengasuh Klinik UU Minerba. Saya salah satu karyawan, dimana perusahaan kami mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yaitu: Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. Pertanyaannya kami sebagai berikut;
a. Kami harus memulai dari mana untuk memulai usaha itu, dan persyaratan apa saja yang terkait dengan prosedur pengajuan Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Minerba?
b. Dalam UU 4/2009 pasal 126 ayat (1) disebutkan, Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakan, kecuali dengan izin Menteri. Apakah dalam pengertian ayat ini, pemegang saham Pemegang IUP atau IUPK juga tidak boleh memiliki sebagian atau seluruhnya orang-orang yang berada dalam struktur perusahaan jasa pertambangan?
Atas jawaban Pengasuh, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Pengirim: Mery Alwi
Alamat email: mery.alwi@yahoo.com

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik Hukum Minerba. Sayang sekali Saudara tidak menyebutkan apakah Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional tempat Saudara bekerja merupakan BUMN, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, ataupun orang perseorangan. Serta Saudara juga tidak menyebutkan jenis pengusahaan jasa pertambangan yang akan perusahaan Saudara nantinya lakukan. Apakah merupakan jenis usaha jasa pertambangan, atau usaha jasa pertambangan non inti. Sehingga kami hanya dapat menjawab pertanyaan Saudara secara normatif saja.

a. Sesuai dengan Pasal 12 Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, dalam hal tata cara penyelenggaraan pelaku usaha jasa pertambangan harus mendapatkan klasifikasi serta kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat. Apabila lembaga independen tersebut belum terbentuk maka dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, permohonan IUJP atau SKT diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan.

b. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, yang dimaksud dengan anak perusahaan dan/atau afiliasinya merupakan badan usaha yang memiliki kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. Dari pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa memang benar pemegang saham Pemegang IUP atau IUPK tidak boleh memiliki sebagian atau seluruh saham perusahaan jasa pertambangan. Pengaturan tersebut.

Penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang merupakan afiliasi dari pemegang IUP/IUPK dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Permen ESDM No.28 Tahun 2009. Pengaturan tersebut memang diatur untuk menghindari adanya praktek transfer pricing atau transfer profit [vide Pasal 8 ayat (4)], yang pada akhirnya akan merugikan penerimaan ngara, baik dalam bentuk pajak maupun non pajak.

icon
Berita Lain
18 Februari 2011 | 10.44
Pengalihan Kepemilikan IUP
18 Februari 2011 | 10.44
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
18 Februari 2011 | 10.44
Antara Tambang dan Perkebunan
18 Februari 2011 | 10.44
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
18 Februari 2011 | 10.44
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi