*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 14 April 2011 | 04.47
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi

Pengasuh Yth. Kami mempunyai KP eksplorasi pertam-bangan nikel seluas 861,9 hektar dengan status areal APL, izin berlaku KP eksplorasi 3 tahun (Juni 2008-Juni 2011) sesuai dengan surat keputusan bupati. Selama 2008-2009 kami hanya melakukan aktivitas penggalian sumur uji secara manual sebanyak 6 lubang dan membuat jalan, itu pun tidak berjalan normal dan kami tidak pernah membuat laporan kegiatan secara tertulis kepada instansi/pemerintah setempat, karena kami belum paham/mengerti aturan-aturan pertambangan secara umum. Tapi selama 2008-2010 kami sebagai pemilik KP eksplorasi tetap membayar ”Iuran Tetap” pada kas negara (AKPPN Jakarta 1 Nomor Rekening. 501.000.000 Bank Indonesia Jakarta).
Pada 2010 kami sudah membuat laporan sesuai dengan kewajiban serta petunjuk yang ada, kepada bupati tembusan ke instansi terkait. Pada 2010 kami juga membuat surat permohonan ”IUP Operasi Produksi” sebagai peningkatan dari KP Eksplorasi, kepada bupati setempat tembusan ke instansi terkait, dan mendapat tanggapan dari bupati. Bupati membuat surat perihal: Usulan perubahan peningkatan izin KP eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c/q. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi di Jakarta tembusan ke instansi terkait.
Pertanyaan kami adalah, dengan berlakunya UU Minerba yang baru No. 4 Tahun 2009 apakah;
a. Kami masih dapat memperoleh hak atas usulan tersebut di atas (IUP Operasi Produksi)?
b. Apakah hanya melalui kuasa atau kewenangan bupati kami dapat memperoleh IUP Operasi Produksi tanpa harus melalui Pusat?
c. Apa sangsi/hukuman bagi seorang aparat pemerintahan yang membuat izin di atas izin serta mengubah titik koordinat peta lokasi tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan bupati?
Atas jawaban Pengasuh kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Idris Abbas
email: abbasidris75@yahoo.com

Jawab:
Yth Pembaca Klinik Hukum Minerba. Untuk pertanyaan Saudara dapat kami jawab sebagai berikut;
a. Sesuai dengan Ketentuan Peralihan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, khususnya Pasal 112 angka 4, Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya PP tersebut tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya, dengan ketentuan KP Eksplorasi tersebut disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP.
Berkaitan dengan peningkatan tahap kegiatan, apabila KP Eksplorasi telah disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi, yaitu administrasi, teknis, lingkungan dan financial (vide Pasal 23 PP No. 23 Tahun 2010).
b. Sehubungan dengan kewenangan pemberian IUP, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP No. 23 Tahun 2010, kewenangan pemberian IUP Operasi Produksi dapat diberikan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing, berdasarkan batas wilayah administrasi.
Sesuai Pasal 165 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, maka setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00.
Demikian penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan, apabila saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami persilahkan untuk berkonsultasi ke Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Mengatur Lahan Telantar

Pengasuh Yang Terhormat. Selama ini kami mengetahui banyak lahan-lahan pertambangan yang telantar (tidak/belum dikerjakan). Lahan-lahan itu sebagian besar dibawah penguasaan perusahaan tambang pemegang KK dan PKP2B. Sejauh mana UU Minerba mengurus dan mengatur lahan-lahan yang tidak digarap itu dikembalikan ke negara sebagai WPN, dan sejauh mana pengaturannya di dalam PP? Apakah mungkin kalau pemerintah mendeterminasi KK dan PKP2B yang ditelantarkan itu justru bisa digugat ke arbitrase? Sejauh mana UU Minerba dan PP Minerba mengantisipasi gugatan ke arbitrase?

Amri Faisal
Alamat : Palu, Sulawesi Tengah

Jawab:
Yang Terhormat Pembaca Klinik Hukum. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a UU Minerba, KK dan PKP2B tetap dihormati, namun ada kewajiban bagi pemegang KK/PKP2B untuk menyampaikan rencana kegiatan jangka panjang kepada Pemerintah sesuai Pasal 171 UU Minerba yang menyatakan bahwa Pemegang KK dan PKP2B yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Minerba harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
Apabila pemegang KK dan PKP2B tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 171 tersebut maka sebagian wilayah kontrak/ perjanjian dikembalikan kepada negara. Sampai saat ini Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan jangka panjang KK/PKP2B yang diajukan oleh pemegang KK/ PKP2B. Terhadap pengembalian sebagian wilayah KK/PKP2B tersebut pemerintah akan mengkaji kembali apakah akan dijadikan WPN atau WUP.
Berdasarkan Pasal 154 UU Minerba disebutkan bahwa se-tiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menghendaki segala sengketa yang timbul diajukan ke dalam arbitrase karena arbitrase merupakan cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (right ba-sed procedure) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan/ex aequo et bono), keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien serta bersifat tertutup untuk umum.

icon
Berita Lain
14 April 2011 | 04.47
Pengalihan Kepemilikan IUP
14 April 2011 | 04.47
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
14 April 2011 | 04.47
Antara Tambang dan Perkebunan