*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 25 Juli 2011 | 22.51
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara

Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara

Kepada Yth Pengasuh Klinik UU Minerba.
Saya salah satu Direktur perusahaan niaga batubara yang baru beroperasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Perusahaan kami bersama investor mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang penambangan batubara (mineral) dengan mengambil alih (take over) 5 (lima) buah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan infrastrukturnya. Pertanyaannya kami sebagai berikut;
a. Persyaratan apa saja yang terkait dengan prosedur proses jual-beli IUP batubara yang berlaku sekarang, dan apa perlu pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) minerba (mineral dan batubara)?
b. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disebutkan, pemegang IUP atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dilarang memperjualbelikan IUP batubara, kecuali pengalihan atas saham pemegang IUP dimaksud. Apakah dalam pengertian pasal ini, pemegang saham perusahaan pemegang IUP atau IUPK tidak boleh membalik nama ke perusahaan pembeli sebagian saham atau seluruhnya, atau tetap memakai legalitas pemegang IUP?
c. Bagaimana dengan kegiatan perusahaan pemegang IUP tersebut yang bergerak diluar usaha jasa pertambangan batubara?
Atas jawaban dan perhatian Pengasuh, kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Suaidi
Alamat : Jl. Enggano Raya No. 11 - X Komp. Ruko Enggano Megah Blok.B,Tanjung Priok, Jakarta Utara.
E-mail: kharismagroup2010@gmail.com

Jawab:
Yang terhormat Pembaca Klinik UU Minerba,
Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 UU Minerba, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan ekplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi ”jual-beli” IUP tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU Minerba. Sedangkan ”pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia” hanya dapat dilakukan setelah (pemegang IUP) melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu (vide pasal 93 ayat (2) UU Minerba).
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengalihan kepemilikan IUP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi, mendapatkan persetujuan dari pemberi izin (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hal lain yang dapat kami informasikan adalah bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minnerba, pemegang/pemohon IUP dibatasi hanya boleh memiliki 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ini berarti pemegang IUP hanya boleh memiliki satu IUP untuk satu jenis mineral/batubara (vide pasal 40 UU Minerba), kecuali pemegang IUP adalah badan usaha yang sudah terbuka (go public).
Berkaitan dengan usaha jasa pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU Minerba juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, penjelasannya dapat saudara baca pada Majalah TAMBANG Edisi Desember 2009, Edisi Januari 2010, dan Edisi September 2010.


Penjualan Harus Gunakan IUP Khusus

Kepada Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba.
Kami perusahaan perbankan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berencana membiayai suatu usaha peleburan batu mangan, yang menghasilkan ferro silicon mangan, untuk konsumsi pasar lokal dan ekspor ke China. Pertanyaan kami, sesuai pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minnerba, apakah industri tersebut diatas harus memiliki IUP Operasi Produksi (OP) Khusus pengangkutan dan penjualan untuk memulai usahanya? Demikian pertanyaan kami, atas informasi dan tanggapan Pengasuh kami sampaikan terimakasih.

Pengirim: Setiawan S.
Alamat email: wawan_s_1@yahoo.com

Jawab:
Yang terhormat Pembaca Klinik UU Minerba,
Pasal 39 PP 23/2010 menyebutkan bahwa ”Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.
Berdasarkan pasal 39 tersebut, apabila perusahaan saudara melakukan kegiatan penjualan/ekspor, wajib memiliki IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan. Tidak dibenarkan menggunakan IUP pemilik tambang, kecuali perusahaan saudara adalah perusahaan jasa yang hanya menyediakan ”jasa pengangkutan” dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.


icon
Berita Lain
25 Juli 2011 | 22.51
Pengalihan Kepemilikan IUP
25 Juli 2011 | 22.51
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
25 Juli 2011 | 22.51
Antara Tambang dan Perkebunan