*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 25 Juli 2011 | 22.57
Antara Tambang Dan Perkebunan

Antara Tambang dan Perkebunan

Kepada Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba.
Saya adalah legal officer di sebuah perusahaan perkebunan di Kalimantan Selatan. Perusahaan saya telah memiliki izin lokasi atas sebuah lahan perkebunan, dan perusahaan saya juga sudah lama menguasai lahan tersebut, bahkan telah melakukan pembebasan atas lahan tersebut dan saat ini HGU (Hak Guna Usaha) sedang dalam proses.
Yang menjadi masalah dalam perusahaan saya adalah, saat ini ada perusahaan tambang yang beroperasi di lahan perkebunan dimaksud sebagai pemegang izin lokasi perusahaan tambang. Perusahaan tambang tersebut tidak pernah memberikan penggantian hak kepada perusahaan kami, bahkan perusahaan tambang tersebut membiarkan tanah terbuka pasca tambang.
Pertanyaan kami adalah, sebagai perusahaan yang lebih dulu mengusai perkebunan tersebut dan bahkan telah melakukan pembebasan atas tanah terhadap pemegang hak, apakah kami berhak menuntut perusahaan tambang tersebut? Apakah dengan izin lokasi dan juga bukti-bukti pembebasan tanah, kami dapat disebut sebagai pemegang hak atas tanah, bagaimana kekuatan hukumnya?
Atas tanggapan dari Pengasuh yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Ana Sitorus
Alamat: Jl Koja Cilayu, Cisalak-Cimanggis, Depok
Email: anats_ok@yahoo.co.id

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba,
Pertambangan dilakukan untuk mengambil bahan tambang yang ada di bawah tanah. Bahan tambang tersebut termasuk Sumber Daya Alam yang merupakan kekayaan negara yang pengusahaannnya dipercayakan kepada yang memegang izin (KP/IUP). Tumpang tindih pemegang izin pertambangan dan penguna lahan permukaan seperti kehutanan/ perkebunan/pertanian, hampir tidak bisa dihindarkan.
Perkebunan adalah penting, pertambangan pun demikian karena keduanya berpotensi memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Jadi seharusnya salah satu kegiatan tidak boleh meniadakan yang lain, jadi musyawarah kedua belah pihak sangat diperlukan.
Sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 1999 pasal 37 dan pasal 134 s/d 137 menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan harus menyelesaikannya terlebih dulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Kemudian pada PP 23 Tahun 2010 pasal 100 ayat (1) dan (2) diatur mengenai penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai. Diluar skenario tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
Mediasi tentunya harus dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat permasalahan yang saudara maksudkan mengenai perizinan pertambangan dan perkebunan yang berasal dari daerah, maka Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk menjadi menjadi mediatornya.


Menunggu Penetapan WP untuk Batuan

Kepada Yth. Pengasuh Klinik UU Minerba.
Kami ingin menanyakan apakah Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan dapat diproses saat ini, sedangkan Pemerintah belum menetapkan WP (Wilayah Pertambangan)? Yang menjadi kendala kami, deposit cadangan batuan di Wilayah Izin kami saat ini ( Penyesuaian SIPD menjadi IUP ) sudah hampir habis, hanya cukup untuk kebutuhan produksi 3 bulan kedepan.
Apakah usaha kami harus terhenti karena menunggu Penetapan WP yang sampai saat ini belum ditetapkan? Sebagai informasi tambahan, kami telah menunggu penetapan tersebut selama lebih kurang 1 tahun lamanya. Dan kalau kami boleh mengetahui, kapan waktunya WP ditetapkan oleh Menteri ESDM? Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Ali Saputra
Alamat: Jl. Imam Bonjol, Bandar Lampung
Email: alisaputra45@yahoo.co.id

Jawab:
Yth. Pembaca Klinik UU Minerba.
Sesuai permohonan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) batuan dapat diajukan ke pemerintah dan dapat diproses karena pemberian izin tersebut bukan dengan sistem lelang, seperti halnya untuk mineral dan batubara. Apalagi sebelumnya sudah ada izin yang dipegang, jadi ini merupakan perpanjangan dari izin yang ada. Hanya belum diketahui, apakah ini perpanjangan yang pertama atau kedua? Apabila perpanjangan yang kedua, maka haruslah berdasarkan permohonan kembali.
Khusus untuk batuan, yang proses penerbitannya berdasarkan permohonan (bukan lelang), maka penerbitan WIUP batuan dapat diterbitkan sambil menunggu penetapan WP. Namun sebelumnya harus dilaporkan dulu ke Ditjen Mineral dan Batubara (atas nama Menteri ESDM) yang berdasarkan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 pasal 167, ditugasi mengelola sistem peta wilayah pertambangan yang terintegrasi secara Nasional. Selain itu PP 23 tahun 2010 pasal 21 juga antara lain mengatur bahwa permohonan WIUP hatus memenuhi persyaratan koordinat lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, yang koordinasinya ada di Ditjen Mineral dan batubara.
Mengingat perizinan ini sebelumnya sudah ada, sebenarnya WIUP batuan atas nama perusahaan saudara sudah ada. Hanya tentunya perlu dilaporkan ke Ditjen Minerba agar masuk dalam sistem WP yang kini sedaang dikonsultasikan di DPR.


icon
Berita Lain
25 Juli 2011 | 22.57
Pengalihan Kepemilikan IUP
25 Juli 2011 | 22.57
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi