*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 24 Januari 2012 | 00.45
PP 23/2010 Mengeliminasi Jasa Pertambangan

PP 23/2010 Mengeliminasi Jasa Pertambangan?
Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melakukan kegiatan penambangan sendiri. Dijelaskan pula bahwa untuk kegiatan overburden dan pengangkutan (hauling) masih boleh diserahkan pada jasa (kontraktor) pertambangan, dan ketentuan ini berlaku mulai September 2012.
Pertanyaannya, sampai sejauh mana peraturan ini akan diterapkan? Apakah implementasi dari peraturan itu ke depan mengeliminir usaha jasa pertambangan? Padahal kita tahu, selama ini hampir 90% kegiatan pertambangan sejatinya dikerjakan oleh kontraktor.
Nama dan identitas penanya pada KIHP EMLI

Jawab:
Untuk pertanyaan diatas dapat kami jelaskan, bahwa awal hadirnya aturan tersebut dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, adalah untuk menertibkan kegiatan usaha jasa pertambangan, yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Harus diakui, aturan tersebut cukup tidak mengenakkan, baik bagi pelaku usaha jasa pertambangan maupun pemegang IUP.
Latar belakang keluarnya aturan tersebut, ialah untuk menghindarkan terjadinya praktik transfer of profit yang di masa lalu kerap ditemukan dalam kegiatan pertambangan. Misalnya saya punya tambang, lalu saya mendirikan usaha jasa pertambangan. Dari situ, saya pindahkan sebagian kegiatan usaha pertambangan ke perusahaan jasa yang didirikan. Akibatnya, dapat terjadi perusahaan tambang melapor ke pemerintah dirinya tidak pernah untung. Kalau tambang tidak mendapatkan untung, lalu dari mana pemerintah menarik pajaknya?
Kalau tidak ada pajak, negara hanya mendapatkan royalti. yang jumlahnya dibandingkan dengan pajak. Penerimaan negara di sektor pertambangan sendiri, yang terbesar adalah dari pajak. Jadi adanya aturan mengenai pembatasan kegiatan jasa pertambangan ini, salah satunya untuk menekan praktik-praktik transfer of profit. Saat ini pun masih diperbolehkan perusahaan tambang mendirikan perusahaan jasa pertambangan. Namun untuk mendapatkan pekerjaan, harus tetap dengan prosedur lelang terbuka.
Pembatasan kegiatan jasa pertambangan, juga untuk menghindari pemberian IUP kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten melakukan penambangan. Praktik di masa lalu, seseorang bisa mendapatkan beberapa IUP, dengan mendaftarkan nama anaknya, saudaranya, tetangganya, bahkan sopir dan pembantunya. Pendek kata orang yang tidak mempunyai kemampuan teknis maupun finansial untuk menambang, bisa juga mendapatkan IUP. Selanjutnya semua pekerjaan penambangan diserahkan ke kontraktor dan dia mendapatkan fee dari setiap ton hasil produksi, seperti negara yang memungut royalty dari pemegang IUP. Dengan aturan yang baru sekarang, itu tidak bisa lagi dilakukan. Karena untuk mendapatkan IUP harus melalui prosedur lelang, harus mempunyai modal yang cukup, dan mempunyai tim ahli untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Jadi tujuan dari penerbitan aturan ini, adalah untuk mengantisipasi berulangnya praktik-praktik lama tersebut, serta menata ruang kesempatan kerja bagi perusahaan jasa pertambangan (baik inti maupun non inti) di daerah dan nasional agar lebih terbuka. Di era sentralistik, praktik-praktik tersebut masih dapat dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Karena saringannya ketat, jumlah KP (Kuasa Pertambangan, kini berubah menjadi IUP) jumlahnya tidak lebih dari 600 KP. Tetapi begitu masuk era desentralisasi, jumlah KP atau IUP membengkak, bahkan mencapai 10.000-an. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya apabila IUP tersebut dijalankan oleh perusahaan dengan tenaga kurang/tidak kompeten.

icon
Berita Lain
24 Januari 2012 | 00.45
Pengalihan Kepemilikan IUP
24 Januari 2012 | 00.45
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
24 Januari 2012 | 00.45
Antara Tambang dan Perkebunan
24 Januari 2012 | 00.45
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
24 Januari 2012 | 00.45
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi