*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 23 Agustus 2010 | 10.39
Ikhtiar Untuk Bangkit

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Harga bijih besi diperkirakan naik 70% pada 2010. Negeri Panda semakin bernafsu dan lapar. Tambang harus dibuka berdampingan langsung dengan pabrik pengolahan.

Keributan terjadi di China awal April lalu. Negeri Panda itu bersitegang dengan dua negara sekaligus, yakni Australia dan Brazil. Semuanya berawal ketika harga bijih besi meroket hingga 90%. Di pasar spot, harga bahan baku baja itu mencapai USD 190 per ton. Sementara China adalah negara dengan konsumsi bijih besi terbesar di dunia.
Kegalauan bertambah, tatkala tiga perusahaan pemasok utama bijih besi mereka, mengajukan skema kontrak baru. Mulai 1 April 2010, Rio Tinto dan BHP Billiton (Australia), juga Vale Do Rio Doce (Brazil), meminta harga dalam kontrak dievaluasi per tiga bulan. Permintaan itu dijawab dengan seruan boikot oleh CISA (China Iron & Steel Association).
Pemerintah Australia dan Brazil tak bergeming. Kedua negara itu menilai, suara CISA tidak mewakili aspirasi seluruh importir bijih besi China. Seperti diungkapkan Menteri Perdagangan Australia, Simon Crean, sebaiknya Beijing tidak mengintervensi lalu lintas perdagangan bijih besi di negerinya. ”Serahkan harga kepada mekanisme pasar,” tegasnya.
China pun sebenarnya tidak punya pilihan lain. Stok bijih besi yang dimilikinya saat itu, hanya cukup untuk produksi dua bulan. Sementara industri bajanya sedang tumbuh pesat. Ditambah lagi, dua negara importir terbesar bijih besi lainnya, Jepang dan Korea Selatan (Korsel), sudah menyepakati penawaran Rio Tinto, BHP Billiton, dan Vale.
China akhirnya menyepakati kenaikan harga bijih besi maksimal 30%. Kenaikan ini dipicu tingginya permintaan, seiring membaiknya perekonomian global. Selain itu, kenaikan harga minyak juga meningkatkan ongkos transportasi. Langkah selanjutnya, produsen baja menaikkan harga produknya sebagai bentuk penyesuaian.
Dampak kenaikan harga bijih besi juga dirasakan produsen baja Tanah Air, PT Krakatau Steel (KS). Direktur Pemasaran PT KS, Irvan Kamal Hakim mencatat, harga bijih besi naik rata-rata 70%, hingga Juni 2010. Setelah Juni, dia memprediksi harga akan flat kembali. Dampak dari itu, mau tidak mau harga baja pun harus dinaikkan. Majalah TAMBANG sendiri mencatat, kenaikan harga bijih besi dan produk baja, sudah berlangsung sejak awal Kwartal IV-2009.

Kejayaan Tertunda
Kenaikan harga baja ini, sudah barang tentu berpengaruh terhadap harga produk hilirnya. Diantaranya barang-barang elektronik, peralatan rumah-tangga, produk otomotif, dan bahan-bahan konstruksi. Dalam situasi seperti ini, Indonesia mestinya menangguk rezeki berlimpah, seandainya industri baja di negeri ini sudah lebih maju. Mengingat negeri ini menyimpan deposit sumber daya bijih besi yang sangat besar.
Namun sayang, bahan baku industri hilir baja kita mayoritas masih impor. Akibatnya, ketika harga baja naik, Indonesia pun ikut megap-megap. Direktur Utama PT KS, Fazwar Bujang mengatakan, saat ini kebutuhan baja nasional mencapai 10 juta ton. Namun kemampuan suplai dari dalam negeri hanya 4,5 ton, sudah termasuk produksi dari KS dan swasta. Dalam empat tahun ke depan, kebutuhan itu akan meningkat 8%-10%.
Hal senada diungkapkan Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan. Menurutnya, ketergantungan industri hulu dan hilir baja nasional terhadap bahan baku impor, masih sangat tinggi. Ini akibat tidak berkembangnya industri pengolahan bijih besi di dalam negeri. Padahal dengan kinerja industri baja Indonesia, kebutuhan pasar domestik akan bijih besi olahan terbuka lebar. Alhasil, kejayaan yang mestinya kita raih, harus tertunda lama, entah sampai kapan.
Sebagai ikhtiar, lanjutnya, pemerintah telah menelurkan Road Map Nasional Nilai Tambah Industri Pertambangan, yang bermuara pada Rencana Aksi, dengan tiga tahap implementasi. Tahap pertama (2006-2010), ialah integrasi industri hulu dan peningkatan kinerja industri. Tahap kedua (2011-2015), peningkatan kapasitas dan pengembangan produk baru. Tahap ketiga (2016-2020), peningkatan daya saing produksi dan pertumbuhan berkelanjutan.
Kebijakan itu memang mulai menunjukkan hasil. Tahun ini, industri hulu besi dan baja Tanah Air mulai bangkit. Salah satunya, pembangunan pabrik baja terintegrasi di Cilegon, Banten. Selain itu, dua pabrik baja hulu juga akan dibangun di Kalimantan Selatan (Kalsel). Yakni PT Mandan Steel dan PT Meratus Jaya Iron & Steel. (Lihat: Profil Investasi Baru Industri Besi dan Baja di Indonesia)
Head of Reseach BNI Securities, Nurico Gaman mengatakan, berdirinya sejumlah pabrik tersebut, merupakan ujung tombak kebangkitan industri baja Tanah Air. Ini akan memecahkan persoalan bahan baku pabrik baja, yang selama ini sebagian besar impor. Perusahaan tambang pun tidak perlu repot dengan kewajiban mengolah di dalam negeri. Mereka bisa menyetorkan hasil tambang bijih besinya untuk diolah di pabrik-pabrik tersebut.
Seperti diketahui, selama puluhan tahun industri besi dan baja Indonesia mengalami ”tidur panjang”. PT KS tidak bisa berkembang dengan sehat, karena bahan bakunya sebagian besar impor. Produknya 'dijajah' habis oleh China dan India, yang bisa menjual lebih murah. Padahal dua negara itu mendapat suplai bijih besi dari Indonesia.

Berebut Cadangan
Selain beberapa pabrik tersebut, Putu mengatakan PT Semeru Surya Steel juga berencana membangun pabrik baja di Kalsel. Provinsi itu memang layak dipilih sebagai basis industri baja, karena cadangan bijih besinya melimpah. Demikian pula cadangan batubara sebagai sumber energi. Letak geografisnya pun dekat dengan Pulau Jawa sebagai tujuan pemasaran.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kalsel, tambang bijih besi pertama kali ditemukan pada 1847 di Pelaihari, Kalsel. Selanjutnya, percobaan peleburan bijih besi dilakukan pada 1920 di Teluk Betung, Lampung, oleh NV. Eeste Neder-landsch Indische Hoogeven Maatschappij. Menggunakan tanur hembus/ tinggi, perusahaan Belanda itu mampu menghasilkan besi kasar hingga 288 ton.
Jepang juga sempat mendirikan tanur hembus/tinggi di Pelaihari, saat masuk ke Indonesia pada 1942. Namun usaha itu tidak memberikan hasil memuaskan. Pada 1960 Pemerintah RI berkerjasama dengan Pemerintah Rusia, membangun pabrik peleburan besi baja kapasitas 100.000 MT di Cilegon, dan mengadakan eksplorasi bijih besi serta batubara di Kalimantan.
Operasi ini terhenti sejak pecah pemberontakan G.30.S/PKI pada 1965. Perusahaan yang punya andil cukup besar dalam eksploitasi bijih besi itu, salah satunya PN Aneka Tambang. Pada 17 Februari 1969 dilakukan teken kontrak antara PN Aneka Tambang dengan Nippon Kokan Kabutshiki Kaisha, untuk penjualan bijih besi sebanyak 300.000 MT/tahun, selama 10 tahun.
Kesepakatan ini menandai dimulainya era eksploitasi bijih besi secara besar-besaran. Selain Kalsel, cebakan bijih besi dan pasir besi juga tersebar dari Aceh sampai Papua. Cadangan melimpah ini pun jadi rebutan banyak investor lokal maupun asing. Terlebih investor asal China, yang seolah makin 'lapar' dan bernafsu berburu bijih besi di Nusantara.
Sebut saja salah satunya Dore Holdings Ltd, yang pada awal 2010 baru saja mendapatkan tambang bijih besi di Seluma, Bengkulu. Perusahaan asal China ini, berupaya mengamankan persediaan bijih besi bagi para pengembang baja di negara asalnya. Luas areal tambang itu sendiri mencapai 10.000 hektar, dengan cadangan bijih besi sekitar 90 juta ton. Operasi tambang dan ekstraksi bijih besi itu akan dimulai pada Agustus 2010.
Selain itu, tersebut pula nama PT Abterra Resources Indonesia, anak usaha Abterra Ltd. Perusahaan yang cukup berpengaruh di Negeri Panda ini, pada akhir Januari 2010 berhasil menyelesaikan akuisisi tambang bijih besi di Kalsel. Sebelumnya, PT Yiwan Mining juga sudah mendapatkan izin ekspolitasi bijih besi di Kalsel hingga 2021. Perusahaan yang menguasai lahan 4.001 hektar dengan cadangan 150 juta ton bijih besi ini, juga sudah bersepakat untuk mengirim ore-nya ke China Nickel Resources.
Dikabarkan pula, Salim Group yang dikendalikan oleh Gallan Ventures, telah membeli saham PT Sebuku Iron Lateritic Ore (SILO). Perusahaan tam-bang bijih besi terbesar di Indonesia ini, juga menjadikan China sebagai tujuan utama ekspornya. Pada 2009, diketahui investor asal China juga sudah mendapatkan izin eksplorasi bijih besi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Pada 2010 ini, rencananya izin tersebut akan ditingkatkan menjadi eksploitasi.

Belum Mulus
Dengan tingkat agresivitas China yang tinggi ini, nampaknya kebangkitan industri baja Indonesia belum bisa menapak di jalan mulus. Karena hasil tambang bijih besi kita sendiri masih banyak dikirim ke Negeri Panda itu. Lewat kongsinya dengan pengusaha lokal, investor China pun tak sulit mendapatkan tambang bijih besi di Indonesia. Padahal bijih besi yang diekspor mentah ke luar, dibeli dengan harga sangat murah.
Seperti dituturkan Gubernur Kalsel, Ruddy Arifin, pada 2008 lalu. Hasil tambang bijih besi dari para penambang Kalsel ternyata hanya dihargai Rp300 per kilogram. Berbeda jauh bila dijual setelah diolah dalam bentuk bahan setengah jadi, bisa mencapai Rp 4.500 per kilogram. Bahkan kalau sudah dalam ben-tuk pelat besi, harganya Rp10.000 per kilogram.
Laparnya China akan bijih besi di-akui Nurico Gaman, Head of Reseach BNI Securities. Kendati kondisi perekonomian global sedang krisis pada 2008 lalu, China tetap memburu bijih besi. Mereka yakin harga komoditi itu bakal naik tajam begitu perekonomian dunia pulih. Bahkan sejak tahun lalu, investor China banyak yang menggandeng perusahaan nasional, untuk membuka tambang bijih besi sekaligus pabrik pengolahannya.
Sebelumnya China lebih suka membeli bijih besi mentah. Karena kalau membeli dalam bentuk olahan, akan mematikan smelter yang sudah dimiliki-nya. Selama puluhan tahun pula, kita seolah dibodohi bahwa teknologi pe-ngolahan hasil tambang membutuhkan biaya dan teknologi yang mahal. Tapi sekarang sudah terbukti, investor dalam negeri juga mampu membangun pabrik pengolahan hasil tambang.
Kita juga suka ditakut-takuti bah-wa produk olahan hasil tambang tidak akan laku. Padahal pasarnya cukup luas. Beruntung ada daya paksa lewat kewa-jiban mengolah hasil tambang di dalam negeri, yang diatur UU 4/2009. ”Setelah dipaksa ternyata kita mampu kan. Bukti-nya banyak yang mau bikin pabrik,” ujar-nya kepada Majalah TAMBANG, awal April 2010 lalu.
Harus diakui, pragmatisme pengusaha tambang nasional yang lebih suka ekspor iron ore, membuat investasi di bidang pengolahan lesu. Investor smelter khawatir, pabrik yang sudah dibangun bakal mati karena kekurangan bahan baku. Posco, BUMN Korsel yang digandeng PT KS untuk membangun pabrik baja di Indonesia, juga mengkhawatirkan hal itu. Tak heran, investor asal Negeri Ginseng itu meminta dukungan pemerintah, dalam bentuk akses ke semua tambang bijih besi yang ada di Indonesia.
Hal ini diakui Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan. Di satu sisi industri baja Indonesia masih mengimpor kebutuhan bahan dasar (pelet, sponge iron, pig iron). Tapi di sisi lain, Indonesia juga mengekspor bijih besi. Bahkan pada 2007 ekspor bijih besi melonjak lebih dari 4 juta ton.
Data Ditjen Minerba Pabum menyebutkan, ekspor bijih besi Indonesia sebesar 3,18 juta ton pada 2008, dan meningkat menjadi 3,6 juta ton pada 2009. Volume produksinya sendiri 4,5 juta ton pada 2008, dan pada 2009 turun menjadi 4 juta ton. Untuk 2010, ditargetkan volume produksi bijih besi Indonesia 4,125 juta ton.

Butuh Kebijakan Serius
Agar industri baja dalam negeri benar-benar bangkit, baik Putu maupun Nurico berharap Pemerintah Pusat maupun Daerah lebih serius. Diantaranya membenahi infrastruktur, utamanya transportasi dan kelistrikan. Karena investor biasanya tidak mau berinvestasi pada daerah yang infrastrukturnya minim, mengingat hal itu akan menambah biaya investasi mereka.
Ia mencontohkan kampung halamannya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Potensi bijih besi dan batubara di provinsi itu, sebenarnya tak kalah besar dengan daerah lain di Kalimantan. Tapi investor lebih memilih Kalsel, karena infrastrukturnya lebih memadai. Kita juga bisa mencontoh China. Industri baja di negara itu maju, karena pemerintahnya serius memenuhi pasokan listrik. ”Saat sedang giat-giatnya, dalam seminggu bisa satu PLTU berdiri di China,” tandas Nurico.
Kendala lain yang harus diatasi adalah lambatnya perizinan. Mafia pertambangan mutlak harus diberantas, jika ingin investasi berkembang. Pemerintah juga harus melindungi produk baja dalam negeri, dari penjajahan produk ilegal dan menjamurnya produk negara lain yang cenderung lebih murah. Terlebih kebijakan AFTA yang tak dapat dibendung, akan menekan konsumsi produk dalam negeri.
Hal ini diamini oleh Putu Suryawirawan. Menurutnya, salah satu kelemahan yang membuat industri pertambangan dan pengolahan hasilnya tidak tumbuh, ialah ekonomi biaya tinggi. Selain itu, penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk logam yang beredar di dalam negeri, belum diterapkan sesuai aturan. Ia pun menambahkan satu prasyarat lagi, yakni pemerintah harus memberikan insentif.
”Contohnya investasi PT KS dan Posco, sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh (pajak penghasilan),” ujarnya di Jakarta, Jumat, 11 Juni 2010. Ini mengingat investasi dua BUMN Indonesia dan Korsel itu, bersifat khusus dan jangka panjang. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2008, yang merupakan penyempurnaan atas PP 1/2007. BKPM bisa mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan (Menkeu). Jika dinyatakan layak, Menkeu dapat menerbitkan keputusan pemberian fasilitas PPh.
Putu menambahkan, pemerintah juga harus serius memenuhi pasokan bahan baku industri baja di dalam negeri. Menurutnya, beberapa pihak yang memiliki industri pengolahan, saat ini kesulitan mendapatkan lahan pertambangan, karena sudah dikuasai oleh mereka yang hanya sekedar menambang dan menjual ”tanah air” (bahan mentah, red).
Maka dari itu IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), mestinya hanya diberikan kepada pengusaha yang siap membangun industri pengolahan di dalam negeri. Hal ini penting, guna mendukung kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) Minerba, yang ditetapkan melalui PP Kegiatan Usaha Pertambangan.
Dia mencontohkan India, yang hanya memberikan IUP kepada perusahaan yang bisa menambang sekaligus mengolah hasil pertambangannya. Dengan demikian, DMO minerba tidak akan menjadi ”cek kosong”. ”Untuk bijih besi dan pasir besi, saat ini sudah banyak perusahaan di dalam negeri yang bisa mengolahnya sampai menjadi sponge iron. Berikan saja IUP bijih besi atau pasir besi kepada mereka,” tukas Putu.
(Majalah TAMBANG Juni No. 60)

icon
Berita Lain
23 Agustus 2010 | 10.39
Ada Tetangga Main di Bangka
23 Agustus 2010 | 10.39
Menyelamatkan Mineral Pinggiran
23 Agustus 2010 | 10.39
Siap Menyambut Nilai Tambah
23 Agustus 2010 | 10.39
Tembaga Perlahan Menanjak
23 Agustus 2010 | 10.39
Utang Amerika Menggerek Emas