*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 25 Oktober 2010 | 09.25
Polemik Di Gudang Mangan

Abraham Lagaligo
Abraham@tambang.co.id

Jumlah IUP sudah mencapai ratusan. Cadangannya belum pernah terhitung dengan benar. Bongkahan mangan dieksploitasi dari pelataran halaman dengan alat sederhana.

Hingga Rabu siang, 25 Agustus 2010, ratusan kontainer itu masih teronggok di sudut utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Berbeda dengan sudut-sudut lainnya, pada lokasi yang tepat bersebelahan dengan Laut Jawa itu, sama sekali tidak terlihat aktivitas pengangkutan. Menurut seorang penjaga, peti-peti raksasa itu sudah beberapa bulan tertumpuk di sana.
”Semula jumlahnya puluhan, lama-lama jadi ratusan,” jelasnya. Penjaga itu menuturkan, tumpukan kontainer itu semuanya berisi batu mangan, asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Usai diturunkan dari kapal, perusahaan pelayaran tidak melakukan pengiriman. Masih menurut si penjaga, hampir 400 peti mineral logam mentah itu, akan dijadikan barang bukti kasus illegal trading (perdagangan ilegal).
Usai berbincang dengan si penjaga, seorang pria muda mendekat. Mimiknya terlihat sedikit lega, saat tahu yang disapanya dari Majalah TAMBANG. Obrolan berikutnya lebih terkesan sebagai curhat (curahan hati). ”Puluhan di antara ratusan kontainer itu barang saya. Saya nggak tahu harus ngapain lagi,” ujar pria yang ternyata seorang pengusaha trading (jual-beli) batu mangan ini, sembari menghela nafas panjang.
Laki-laki yang enggan identitasnya diangkat ke media ini menuturkan, mimpi buruk yang menimpa bisnisnya itu bermula pada pertengahan Juni 2010 lalu. Tepatnya Sabtu, 12 Juni 2010, kapal PT Meratus yang mengangkut 63 kontainer mangan dari NTT, merapat di Tanjung Perak. Mineral yang masih dalam bentuk bongkahan itu, milik lima perusahaan berbeda. Yakni PT Berkat Esa Mining, PT Golden Global Indonesia, PT Sumber Griya Permai, PT Hamparan Alam Nusantara, dan CV Cahaya Pratama Mandiri.
Seperti biasa, setelah menginap semalam, keesokan harinya puluhan peti kemas itu dibongkar. Senin, 14 Juni 2010, pihak PT Meratus membawa dokumen ke Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak (KP3). ”Ada aturan tidak tertulis, semua dokumen barang harus dilaporkan ke KP3, sebelum keluar dari pelabuhan,” jelasnya.
Diluar dugaan, pihak KP3 melarang 63 kontainer mangan itu keluar dari Tanjung Perak. Alasannya, satu diantara lima pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mangan itu, izin pengangkutan dan penjualan sementaranya, berakhir pada 15 Juni 2010. Sejak saat itu, ujarnya, pihak KP3 menunjukkan sikap ”kaku”.
”Padahal barang saya tidak berasal dari pemegang IUP yang izinnya berakhir itu lho,” tandas laki-laki asal Surabaya ini. Namun karena dikirim dalam satu kapal, barangnya ikut ditahan. Sampai 17 Juni 2010 tidak juga ada kata kompromi. Upaya lobi yang dilakukan malah berujung ke proses pemberkasan. ”Saya malah di-BAP (dimintai keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan, red),” ujarnya sedih.

Menuai Kontroversi
Usai penahanan 63 kontainer mangan itu, diketahui Polres KP3 mengirim tim penyelidik ke NTT. Sejak saat itu, semua armada pengiriman mangan asal NTT mendapat masalah. Kontainer-kontainer yang dibongkar dari kapal, harus stay di depo. Tidak boleh keluar dari Tanjung Perak. Tak ayal, hingga Agustus 2010 sudah mencapai ratusan kontainer yang mangkrak di sana.
Sebenarnya jumlah yang ditahan bisa mencapai 400 kontainer lebih. Namun jumlahnya berkurang, karena kontainer milik PT Soe Makmur Resources boleh keluar. Pasalnya, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, sudah mengantongi IUP Operasi Produksi. Sementara yang lain, baru memegang IUP Eksplorasi.
Para pengusaha yang barangnya ditahan pun tidak menampik, mangan yang mereka jual berasal dari IUP Eksplorasi. ”Semua IUP mangan di NTT masih tahap eksplorasi, kecuali PT Soe,” tandas seorang pengusaha. Untuk menjual bongkahan batu mangannya, mereka hanya mengandalkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Sementara, yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda) setempat. ”Menurut pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Minerba boleh kok,” tambahnya.
Kontroversi atas kasus ini kemudian muncul, tatkala tuduhan dari Polres KP3 Tanjung Perak berubah-ubah. Semula, polisi menjerat mereka dengan pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Bahwa setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Pengusaha pun membela diri dengan pasal 43 ayat (2) UU Minerba. Di sana disebutkan, pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara, wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Mereka pun menyodorkan izin sementara yang telah dikeluarkan Gubernur NTT.
Tak mau kalah, polisi pun mempertanyakan izin sementara yang dikeluarkan Gubernur NTT. Menurut Polres KP3, seharusnya izin cukup dari bupati tempat tambang beroperasi. Pengusaha pun menjawab, izin sementara pengangkutan dan penjualan dikeluarkan gubernur, karena lokasi tambang mereka berada di lintas kabupaten. Berangkat dari itu, Polres KP3 pun memanggil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) NTT, Yohanes Bria, untuk datang ke Surabaya guna diperiksa sebagai saksi.
Selama 13 jam Bria menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres KP3 Tanjung Perak, Rabu, 28 Juli 2010. Usai pemeriksaan, ia pun menggelar konferensi pers di salah satu hotel di Kota Pahlawan. Menurutnya, tidak ada yang salah dari izin yang diberikan Pemda NTT, terhadap hasil galian mangan yang ditahan. Bria bahkan menuding bahwa ada kesalahan persepsi pada polisi, dalam menerapkan UU Minerba yang baru.
”Kepada saya, polisi menanyakan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang). SKAB itu bukan syarat utama dokumen pengiriman barang tambang,” jelasnya. Terlebih, sebelum berlayar ke Surabaya, barang-barang itu sudah diperiksa oleh Administratur Pelabuhan (Adpel) di Kupang. ”Sepeser pun negara tidak dirugikan,” tambahnya. Polres KP3 yang terkesan bi-ngung, memilih membawa kasus itu untuk gelar perkara di Mabes Polri, pada 2 Agustus 2010.
Pada Rabu, 25 Agustus 2010, Yohanes Bria dan lima pengusaha yang kontainernya ditahan sejak 14 Juni 2010, dipang-gil kembali oleh Penyidik Polres KP3 Tanjung Perak. Sedianya, mereka akan kembali dimintai keterangan sebagai saksi. Namun baik kelima pengusaha maupun Yohanes Bria, memilih tidak memenuhi panggilan itu. Rumornya, setelah diperiksa mereka bakal tak pulang lagi, alias langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Hanya Boleh Sekali
Menanggapi kasus ini, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), S Witoro Soelarno menyatakan siap memberikan bantuan ahli atau saksi ahli, jika diminta oleh polisi. Ia membenarkan, dalam tahap eksplorasi diperbolehkan adanya pengangkutan, dengan izin sementara. ”Tapi itu konteksnya untuk bulk sampling,” jelasnya kepada Majalah TAMBANG, Selasa, 27 Juli 2010.
Witoro menerangkan, dalam eksplorasi penambang terkadang memang butuh membuat pit (sumur/paritan) kecil, untuk membuktikan keberadaan cadangan. Ukurannya tidak terlalu luas, yang penting orang bisa masuk ke dalam, guna melihat struktur batuan. Dari situ, ada mineral tergali yang biasanya akan dianalisis jenis dan kadarnya, lewat uji laboratorium. Itulah yang dinamakan bulk sampling, yang boleh diangkut selama masa eksplorasi.
Memang, kata Witoro, terkadang tidak sedikit volume mineral yang harus diangkut, dalam tahap eksplorasi ini. Akan tetapi jumlah dan waktunya juga harus dibatasi. ”Kalau satu kontainer seminggu, terus-menerus dalam beberapa bulan, ya bisa jadi menambang itu,” tukasnya. Tujuannya juga harus jelas, mau dibawa ke laboratorium mana? Kemudian hasil uji analisisnya harus dilaporkan ke pemerintah.
Penjelasan yang sama, juga diperoleh dari Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-undangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Fadli Ibrahim. Dihubungi Majalah TAMBANG, Kamis, 26 Agustus 2010, ia mengaku telah dihubungi oleh Badan Reserse Krimininal (Bareskrim) Mabes Polri, terkait kasus penahanan mangan oleh Polres KP3 di Tanjung Perak.
Menurut Fadli, adanya pasal 43 ayat (1) dan (2), adalah untuk mengatur masa transisi, dari tahap eksplorasi, studi kelayakan, menuju eksploitasi. Memang ada mineral tambang, yang saat eksplorasi tidak cukup hanya dibor. Tetapi harus juga digali. Salah satunya adalah mangan. ”Jadi pembuktian cadangan tidak cukup dari mata bor, tapi harus ada mineral yang tergali,” jelasnya.
Mineral yang tergali dalam tahap eksplorasi ini, wajib dilaporkan kepada pemerintah atau pemberi izin (gubernur/bupati/Menteri). Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Minerba. Kemudian pasal 43 ayat (2), memberikan kesempatan kepada pemegang IUP Eksplorasi, untuk mengangkut dan menjual mineral yang sudah tergali, berdasarkan izin sementara. ”Tapi mengangkut dan menjual dalam tahap eksplorasi itu hanya boleh sekali,” tandasnya.
Ketentuan hanya sekali ini, kata Fadli, memang tidak diatur dalam UU maupun Peraturan Pemerintah (PP). Namun pertimbangan itu, muncul dalam pembahasan pasal 43 Rancangan UU Minerba di DPR. Mengapa sekali? Karena lazimnya kalau hanya sebagai metode dalam eksplorasi, maka jumlah mineral yang tergali tidak banyak. Selanjutnya, pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan Studi Kelayakan.
”Masalahnya, pengusaha mangan di NTT ini menjual berkali-kali dengan memanfaatkan ketentuan dalam pasal 43 ayat (2),” ujar Fadli lagi. Sehingga patut diduga, mangan yang dijual itu bukanlah mineral tergali, melainkan (sengaja) digali. ”Kalau sudah begitu, maka jatuhnya adalah tindak pidana,” tandasnya lagi.
Dia menyayangkan Kadistamben NTT, yang meloloskan puluhan kontainer mangan itu, diangkut untuk dijual dengan izin sementara. Seharusnya Kadistamben Kabupaten maupun Provinsi di NTT, tahu akan ketentuan itu karena sudah ada sosialisasi. Terlebih, berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Minerba, Kadistamben Kabupaten maupun Provinsi, adalah ex officio Kepala Inspektur Tambang Daerah. Mereka wajib menegakkan good mining practice di lingkup kewenangannya masing-masing.

Berkah Tanah Timor
Kalangan pengusaha yang mangannya ditahan pun tidak menampik, tahu akan ketentuan itu. Bahwa dalam tahap eksplorasi mereka hanya boleh mengangkut dan menjual sekali. Namun yang menjadi perdebatan, berapa besarnya volume dalam sekali angkut dan jual. Kadistamben NTT sempat memberikan informasi, maksimal 5.000 ton. Tapi karena tidak ada armada yang bisa sekali kirim 5.000 ton, maka pengirimannya dilakukan parsial secara bertahap.
Toh salah seorang pengusaha membenarkan, hampir semua mangan yang dijual dari NTT, berasal dari IUP Eksplorasi. Hanya PT Soe Makmur Resources yang sudah mengantongi IUP Operasi Produksi. Para pemegang IUP Eksplorasi menggerakkan warga setempat, untuk menggali bongkahan batu mangan dalam koordinat izin yang dimilikinya. Warga lalu menjual kepada pemegang IUP Eksplorasi, dengan harga Rp 1,8 juta – Rp 2 juta per ton.
Tapi jangan dibayangkan tambang mangan di NTT, layaknya tambang pada umumnya yang menggunakan metode dan peralatan modern. Bongkahan mangan di NTT muncul begitu saja di permukaan tanah, dan cukup dikeduk secara manual menggunakan linggis. Tak jarang bongkahan mineral berharga itu, berserak begitu saja di halaman rumah penduduk. ”Ini benar-benar berkah bagi masyarakat di Tanah Timor,” lanjut pengusaha tersebut.
Namun pengusaha ini mengatakan, kehadiran mereka di Tanah Timor tidak sekedar berbisnis. Secara tidak langsung, pengusaha juga ingin meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sana. Tanah Timor yang tandus, selama ini telah menjebak warga dalam kemiskinan. Dari mangan lah mereka akhirnya bisa menyekolahkan anak, membeli sepeda motor, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
”Margin kita sendiri kecil, antara Rp 100.000,- sampai Rp 200.000,- per ton,” tutur pengusaha yang kerap mengirim mangan dari Belu, Attambua, NTT ini. Ia pun mengaku, pada Janu-ari 2010 lalu sempat stop mengirim mangan dari Attambua. Pasalnya, warga minta harga pembelian dinaikkan, sedangkan harga di pasaran internasional sedang turun. Mangan dari NTT biasanya dijual ke sejumlah smelter pemurnian di dalam negeri. Diantaranya ke PT Indotama di Purwakarta, dan PT Century di Tangerang. Untuk ekspor, biasanya dikirim ke China dan India.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono juga membenarkan, NTT ada-lah gudangnya mangan. Kekayaan mineral logam itu tersebar mulai Sumbawa sampai Pulau Timor. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan ratusan Kuasa Pertambangan (KP) mangan, yang belum lama ini mengalami penyesuaian menjadi IUP. Jumlahnya mencapai ratusan dan terbesar adalah di NTT.
Namun agar berkah itu tidak terus jadi polemik, Bambang Gatot mendesak agar penambangan mangan di NTT dilakukan dengan benar. Pertama, kegiatan penambangan yang dilakukan harus legal dulu, maka dari itu harus berdasarkan IUP. Untuk mendapatkan IUP, maka pengusaha harus melakukan eksplorasi, agar diketahui jumlah cadangan dan kadarnya dalam cakupan luas standar, sesuai perundang-undangan.
Selanjutnya harus dilakukan studi kelayakan dan studi lingkungan. Kalau toh mau dikelola rakyat, bisa dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Apa yang terjadi dengan mangan di NTT saat ini, tidak benar. Masyarakat dengan seenaknya menggali, mengumpulkan sekarung-dua karung, lalu tradernya tinggal mengepul dan membayar. ”Bupati wajib melakukan pembinaan dan meluruskan persoalan ini,” tegasnya kepada Majalah TAMBANG, Rabu, 28 Juli 2010.


Mendorong Sinergi Mangan-Panas Bumi

Keprihatinan akan pengelolaan mangan di Nusa Tenggara Timur (NTT), meluncur dari bibir Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar. Sumber daya mineral yang penting bagi perekonomian bangsa, diperlakukan layaknya bahan galian yang tak berharga. Padahal mangan tergolong mineral logam yang keterda-patannya terbatas,” ungkapnya kepada majalah TAMBANG, Jumat, 30 Juli 2010.
Sukhyar mengakui, sampai saat ini belum ada tambang mangan skala besar dan profesional di Tanah Air. Pasalnya, keterdapatan mangan di Nusantara cenderung menyebar, sama halnya dengan bijih besi. Sementara ini keterdapatan terbesar adalah di NTT, yakni di Timor Barat, Pulau Timor, dan di Flores.
Sayangnya, berkah Tanah Timor itu belum dikembangkan secara maksimal, guna mendongkrak perekonomian di sana. Dalam lima tahun terakhir ini, mangan justru banyak dieskpor mentah ke China dan Korea. Padahal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), tidak boleh lagi ada barang tambang yang diekspor dalam bentuk row material. ”Harus dipikirkan secara serius nilai tambahnya untuk kemajuan ekonomi bangsa, khususnya NTT,” tandasnya.
”Saya baru saja memberikan masukan kepada Menteri ESDM, bagaimana mensinergiskan pengolahan bijih mangan dengan memanfaakan energi panas bumi,” ungkapnya. Karena selain kaya akan mangan, Flores juga kaya akan sumber energi panas bumi. Memang bisa saja mangan diolah dengan energi berbasis batubara. Namun akan sangat sayang jika energi panas bumi yang ada, tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Kita bisa memajukan ekonomi lokal di NTT, dengan membangun industri mineral mangan berbasis energi panas bumi. Konkritnya, tidak boleh lagi ada mangan yang keluar dalam bentuk mentah. Harus diproses menjadi ingot, bahkan sampai industri hilir produk-produk berbasis mangan. Untuk itu, lanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pendekatan kepada para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mangan di NTT.
Harus diketahui secara detail, sebenarnya tahapan mereka sudah sampai mana. Karena kita perlu mengetahui berapa sebenarnya besar potensi mangan yang ada di NTT. Dari situ kita bisa mengukur kapasitas pengembangan atau produksi industri mangannya. ”Mereka bisa dibantu, dengan dikonsolidasikan dalam satu pengolahan pabrik tertentu,” paparnya. Kalau serius, dalam beberapa tahun industri mangan sudah bisa bertumbuh di NTT.
Badan Geologi sendiri sudah mendapatkan informasi, bahwa rintisan industri mangan sudah dimulai di Kupang (Ibukota NTT). Sementara ini, pengusaha akan mendatangkan sumber energi batubara dari Kalimantan ke Kupang. Sumber mangannya berasal dari daerah-daerah yang dekat dengan Kupang, seperti Pulau Timor, Timor Barat atau Timor Timur. Untuk industri berbasis batubara, skala waktunya bervariasi antara 2-3 tahun dari sekarang.
Tapi kalau ingin lebih serius membangun smelter dengan panas bumi, maka dibutuhkan waktu 3-4 tahun dari sekarang. Membangunnya bisa dekat Ende, di Pulau Flores, karena panas buminya ada di sana. Jadi dari Ende, listrik dari panas bumi disalurkan melalui transmisi masuk ke jaringan utama, kemudian dipasok ke smelter. Sembari menunggu smelter berdiri, sebaiknya sumber daya mangan di sana dikonservasi dulu.
Jangan sampai nanti pabriknya sudah berdiri, ternyata mangannya sudah habis diekspor mentah. Maka dari itu, Pemerintah Pusat perlu membantu pemerintah daerah (pemda) setempat, untuk membuat neraca sumber daya mangan. Dari situ akan diketahui berapa smelter yang harus dibangun, dan pada kapasitas apa. Kajian keekonomian perlu dilakukan, berbasis pengetahuan tentang seberapa besar cadangan mangan di NTT. ”Ini belum dilakukan di sana,” ujar Sukhyar.
Selain di NTT, sumber daya mangan di belahan lain Nusantara belum diketahui pasti. Indikasinya ada di Sulawesi dan Papua, tapi tidak sebesar di NTT. Belum ada penelitian khusus soal mangan di dua tempat itu. Menurut informasi yang masuk ke Majalah TAMBANG, mangan juga ditemukan di Jawa Barat dan Lampung. Namun jumlahnya sangat sedikit.

(Dari Edisi Cetak Majalah TAMBANG September 2010 No. 64)

icon
Berita Lain
25 Oktober 2010 | 09.25
Ada Tetangga Main di Bangka
25 Oktober 2010 | 09.25
Menyelamatkan Mineral Pinggiran
25 Oktober 2010 | 09.25
Siap Menyambut Nilai Tambah
25 Oktober 2010 | 09.25
Tembaga Perlahan Menanjak
25 Oktober 2010 | 09.25
Utang Amerika Menggerek Emas