*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 24 Januari 2012 | 01.31
Menyelamatkan Mineral Pinggiran


Ekspornya mencapai ribuan ton per tahun. Menjadi dewa penolong saat bencana Fukushima. Hasil galian non logam masuk Rancangan Permen nilai tambah mineral.

Kepanikan tak terperikan saat gempa berikut tsunami meluluhlantakkan Negeri Sakura, 11 Maret 2011 lalu. Mereka yang selamat dari reruntuhan dan amukan gelombang pasang, tak bisa langsung bernafas lega. Pasalnya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tertua di Jepang, ikut bocor akibat bencana dahsyat itu. Selain memperbaiki kerusakan, Pemerintah Jepang harus memutar otak, guna menyelamatkan rakyatnya dari ancaman radiasi nuklir.
Beruntunglah paparan radiasi akibat kebocoran PLTN itu, bisa cepat dikendalikan. Warga sekitar PLTN Fukushima mengikuti imbauan pemerintahnya, meletakkan mineral zeolit di kendaraan dan rumah-rumah mereka. Selang tiga hari setelah kebocoran, paparan radiasi pada radius 10 kilometer dari PLTN menurun hingga 20 mikro sievert, dari sebelumnya 1.500 mikro sievert. Diketahui hanya sembilan orang yang positif terkena paparan radiasi.
”Zeolit mampu menyerap paparan radiasi nuklir lebih cepat dari tubuh manusia,” ujar R Sugianto, Ketua Umum Ikatan Zeolit Indonesia. Saat bencana Fukushima, Jepang mengimpor berton-ton zeolit dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Diluar bencana Fukushima, zeoilit biasa digunakan sebagai anti smoke agent, guna menyerap zat-zat beracun di udara. Potensi zeoilit alam Indonesia sendiri lebih dari 400 juta ton, tersebar di berbagai daerah.

Hal ini dibenarkan Husaini, peneliti zeoilit dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira) Bandung. Bahkan menurutnya, zeoilit alam dapat dimanfaatkan untuk hajat hidup yang lebih luas. Diantaranya pada sektor pertanian, untuk perbaikan kualitas tanah, campuran pupuk, media tumbuh tanaman, tambahan pakan ternak, perbaikan air kolam perikanan, akuarium, dan sebagainya.
Di sektor industri, kata Husaini, zeolit banyak digunakan untuk bahan bangunan (konstruksi ringan), pengisi kertas dan ban, deterjen, pemurnian dan pemisahan gas, katalisator, pemurnian oksigen, water softener, dan sebagainya. Untuk perbaikan lingkungan, selain menyerap limbah radioaktif, zeoilit dapat berfungsi sebagai penyerap polutan (NH3, SO2, CO2, H2S), penyerap bau (kotoran kucing), penangkap logam berat dan amonia (air limbah), maupun sebagai media penyaring air kolam renang.

Sayangnya, kata Sugianto, nasib zeolit di Tanah Air masih seperti hasil galian non logam lainnya. Potensinya besar, namun dipandang sebagai mineral pinggiran. Selain pemanfaatannya yang masih individual, hasil ekspornya pun tak pernah tercatat dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Orang lebih perhatian pada emas, tembaga, nikel, timah, bijih besi, dan mineral logam lainnya.
Sugianto sendiri mengekspor zeolit hasil tambangnya rata-rata Rp 1.200 per kilogram. Namun di penghujung 2011 harganya jatuh, gara-gara banyak orang yang tidak mengerti manfaatnya, lantas menjualnya murah-murah. ”Pembeli bilang ke saya, di Bandung bisa dapat zeoilit Rp 350 per kilogram,” tuturnya sedih. Celakanya, setelah diolah di luar negeri, berbagai produk dari zeolit dijual lagi ke Indonesia dengan harga sangat mahal.

Baru Jadi Sumber Konflik
Besarnya potensi mineral non logam Indonesia dibenarkan peneliti dari Pusat Sumber Daya Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kusdarto. Selain zeolit yang multifungsi, ia juga mencontohkan pasir kuarsa, yang merupakan bahan baku utama industri keramik. Menurutnya, total sumber daya pasir kuarsa Indonesia mencapai 18 miliar ton, yang tersebar di 22 provinsi.

Sayangnya, meski sudah banyak dieksploitasi, namun hasil penambangan pasir kuarsa belum dicatat dengan baik, sebagai penerimaan negara maupun daerah. Maklum, pasir kuarsa selama ini (berdasarkan Undang-Undang Pertambangan yang lama, Nomor 11 Tahun 1967) pasir kuarsa digolongkan bahan galian Golongan C, yang tidak dikelola secara serius oleh pemerintah. Barang tambang lain yang masuk Golongan C (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) adalah zeolit, zirkon, bentonit, kaolin, dan batu gamping.

Karena masuk Golongan C yang terkesan tidak terlalu penting, pemerintah tidak banyak memberikan perhatian pada pengelolaan mineral-mineral non logam ini. Sepanjang rezim UU 11/1967, pengelolaan mineral non logam diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (pemda) nyaris tanpa pembinaan serta pengawasan sama sekali. Eksploitasinya pun lebih banyak dikerjakan penambang tradisional bahkan ilegal, sehingga tidak banyak berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), barulah pengelolaan barang-barang tambang ini diatur dengan lebih baik. Menurut pasal 34 ayat (2) UU Minerba, juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, pasir kuarsa, zeolit, zirkon, bentonit, kaolin, dan batu gamping, digolongkan dalam mineral non logam.
“Kita tidak sadar kalau tiap hari hidup bersama pasir kuarsa. Mulai lantai rumah, closed dan bak kamar mandi, cermin rias dan kaca-kaca rumah, guci-guci hiasan rumah, dan sebagainya, semuanya berbahan baku utama pasir kuarsa,” jelas Kusdarto. Terbesar pasir kuarsa terdapat di Kalimantan Timur sebesar 1 miliar ton, Riau sebanyak 3,3 miliar ton, Sumatera Barat mencapai 8 miliar ton, dan di Sumatera Utara sebesar 1,4 miliar ton.
”Seharusnya Indonesia bisa menjadi produsen barang-barang keramik yang besar di dunia,” ungkapnya dalam workshop ”Optimalisasi Pengelolaan Mineral Industri” yang digelar Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, 24 – 26 November 2011. Maka dari itu, ia berharap ke depan pemda dapat menata kembali potensi mineral non logamnya, sehingga memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.
Ironi pada mineral non logam ini, juga diakui oleh para pemangku kebijakan sektor pertambangan di daerah. Sejumlah Kepala Dinas bidang ESDM yang hadir dalam workshop ”Optimalisasi Pengelolaan Mineral Industri” bahkan menyebutkan, pertambangan mineral non logam saat ini masih lebih banyak menjadi sumber konflik, ketimbang sumber penerimaan bagi pemda. Pemanfaatannya baru sebatas raw material (bahan mentah), kurang memperhatikan good mining practice, dan belum terintegrasi dalam tata ruang nasional.

Kepala Bidang Geologi Mineral dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, Tatang Effendi mengungkapkan, terdapat sedikitnya 20 jenis mineral industri unggulan di wilayahnya. Diantaranya bentonit, zeolit, gamping, feldspar, batu permata (gemston), fosfat, batu andesit, pasir kuarsa, lempung atau tanah liat, dan pozoland atau trass. Dari situ, terbitlah sekitar 159 IUP (Izin Usaha Pertambangan) mineral bukan logam dan batuan, yang tersebar di 17 kabupaten/kota.
”Sayangnya kegiatan mereka seringkali menimbulkan konflik lingkungan dan masyarakat,” paparnya. Ini terjadi, kata Tatang, karena sebagian besar IUP itu adalah tambang skala kecil, atau tambang rakyat dengan areal pengusahaan kurang dari 5 hektar. Teknologi yang digunakan pun sangat sederhana, tanpa good mining practice, dan tidak ada peningkatan nilai tambah. Benar-benar diperlakukan sebagai mineral pinggiran.
Ditambah lagi, di Jawa Barat sebagian IUP mineral non logam berada di zona tidak layak tambang, dan pengusahanya tidak melakukan reklamasi, rehabilitasi lahan, apalagi pasca tambang. “Akibatnya mineral bukan logam ini belum bisa diharapkan menjadi penyangga penerimaan daerah,” tuturnya.

Banyak Dijarah PETI
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Geologi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Jawa Tengah, Soeseno, yang wilayahnya paling banyak mengandung batu kapur. Konflik pertambangan di Jawa Tengah, menurutnya banyak dipicu oleh aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) utamanya fosfat dan batu gamping (kapur).
Sepanjang tahun ini, Soeseno mengaku telah menjaring ribuan penambang ilegal mineral non logam, dengan total 57 kasus. Empat kasus sudah dalam persidangan di pengadilan, 26 pengusahanya menyatakan berhenti tidak menambang lagi, dan 22 perusahaan diusir dari lokasi tambangnya.

”Celakanya, banyak juga (oknum aparat) ”baju coklat” dan ”baju hijau” yang terlibat PETI. Sehingga dalam pengawasan, kami harus melibatkan Kepolisian Daerah dan Kodam setempat. Selain itu kami juga melakukan bimbingan teknis untuk menegakkan good mining practice,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Timur (NTT) Danny Suhadi menuturkan, konflik seputar pertambangan mineral non logam, banyak diakibatkan oleh aktivitas PETI. Salah satu faktor munculnya PETI, adalah kekeliruan menafsirkan reformasi sebagai kebebasan tanpa batas.
”Menariknya, banyak pelaku PETI di NTT adalah pendatang, bukan warga asli setempat. Gejolak sosial adalah peristiwa yang umum terjadi di sekitar lokasi PETI. Baik antara pelaku PETI dengan warga, maupun dengan perusahaan pemilik IUP yang sah,” ujar Danny yang wilayahnya cukup kaya akan mineral zeolit, belerang, gypsum, pasir kuarsa, dan kaolin.
Akibat PETI pula, lanjutnya, rakyat menganggap semua pertambangan merusak lingkungan, dan harus dimusuhi. Akibatnya, penambangan legal pun sering harus menghadapi aksi protes warga, meski sudah berusaha menerapkan good mining practice. Wilayah NTT juga mempunyai potensi bahan-bahan galian batuan seperti marmer, batu gamping, batu apung, batu warna, lempung, andesit, basalt, dasit, batusabak, diorit, dasit, granit, dan ultrabasalt.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Syawaluddin Lubis mengatakan, pertambangan mineral non logam banyak dikerjakan PETI, karena selama ini kurang mendapat perhatian. Maka dari itu, ke depan pemerintah daerah harus lebih itensif melakukan pengelolaan dan pengawasan, serta mendata potensi mineral non logam di daerahnya.

Langkah Penyelamatan
Terkait persoalan ini, Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM, Tatang Sabaruddin tak menampik, telah terjadi kesalahan dalam memperlakukan mineral non logam. Karena kurangnya perhatian, pengelolaan bahan-bahan galian yang juga disebut mineral industri itu, lebih banyak dikerjakan tambang skala kecil atau tambang rakyat. Sebenarnya tidak menjadi soal mineral industri ditambang oleh rakyat. Asalkan ada pembinaan serta pengawasan yang baik, berikut hasil-hasilnya menjadi penopang kemajuan ekonomi.
Berangkat dari itu, kata Tatang, Kementerian ESDM telah menyusun sejumlah langkah penyelamatan bagi mineral non logam atau mineral industri ini. Pertama, mendorong pemda-pemda untuk melakukan sosialiasi serta pembinaan di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk menciptakan paradigma baru bagi para penambang tradisional, skala kecil maupun besar, terkait pemanfaatan mineral industri (mineral non logam dan batuan).

”Para penambang harus diberi pemahaman bahwa bahan tambang tersebut bukan hanya sekedar komoditas, tetapi merupakan modal pembangunan nasional,” ujarnya. Dengan begitu, pemanfaatan dan pengelolaan mineral non logam dan batuan juga harus dengan memperhatikan manfaat hulu maupun hilirnya. Pembinaan dan pengawasan mineral non logam ini akan dilakukan pemerintah secara terpadu, antara pusat dan daerah. Termasuk untuk memastikan penambangannya sudah memenuhi kaidah good mining practice.
Kedua, mendorong optimalisasi manfaat mineral non logam dan batuan, lewat pengolahan agar memberikan multiplier effect di dalam negeri. Memang, kata Tatang, saat ini sudah banyak penambang mineral non logam yang mengolah atau memberikan nilai tambah pada produknya. Misalnya pada batu gamping (industri semen), feldspar, bentonit, gemestone dan lainnya. Namun tak sedikit pula yang belum melakukan apa-apa terhadap hasil tambangnya, kecuali mengekspor mentah-mentah.
Beberapa lainnya ada pula yang perlu ditingkatkan pengolahannya, seperti pasir kuarsa, zircon, kaolin, dan lainnya, sehingga akan dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan ekonomi pembangunan nasional. Bagi yang belum melakukan pengolahan, akan dilakukan pembinaan agar segera menyiapkan proses tersebut. Dari situ diharapkan mineral non logam dan batuan mempunyai nilai tambah baik secara kualitas maupun kuantitas.

Masuk Permen Nilai Tambah
Guna mengkongkritkan langkah penyelamatan itu, tak ragu Tatang Sabaruddin mengungkapkan dalam workshop ”Optimalisasi Pengelolaan Mineral Industri” bahwa mineral industri atau mineral non logam, akan masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri (Permen) tentang nilai tambah, yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Itu artinya, selain untuk mineral logam seperti emas, nikel, tembaga, dan sebagainya, ke depan pemerintah juga akan mewajibkan pengolahan mineral non logam atau mineral industri di dalam negeri.
Dasar hukum kebijakan ini juga cukup kuat. Yakni pasal 33 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 juga tidak lagi mengenal penggolongan bahan galian, dan mengatur tentang kegiatan pertambangan mineral bukan logam serta batuan. Dalam UU Minerba, diantaranya pada pasal 95 , 102, 103 juga menyebutkan, pemegang IUP dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba pada Bab VIII (pasal 93 – 96) juga mengatur tentang hal ini secara lebih teknis. Diikuti pula Permen ESDM No. 34/2009, tentang pengutamaan pemasokan kebutuhan minerba untuk kepentingan dalam negeri. Sebentar lagi, Permen ESDM tentang nilai tambah juga terbit. Dengan begitu, berakhir sudah era mengekspor mineral non logam dalam bentuk mentah ke luar negeri.

icon
Berita Lain
24 Januari 2012 | 01.31
Ada Tetangga Main di Bangka
24 Januari 2012 | 01.31
Siap Menyambut Nilai Tambah
24 Januari 2012 | 01.31
Tembaga Perlahan Menanjak
24 Januari 2012 | 01.31
Utang Amerika Menggerek Emas