*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 26 Agustus 2008 | 20.38
Saling Silang Pajak Batubara

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Kurang koordinasi antar departemen tak kunjung henti. Kali ini korbannya adalah para kontraktor PKP2B Generasi I, restitusi makin jauh dari harapan. Kadin sedang mengupayakan win-win solution.

Berawal pada era 1980-an silam. Pemerintah yang mendapatkan mandat mengelola sumber daya alam, berkontrak dengan enam perusahaan batubara. Kedua pihak bersepakat mengikatkan diri pada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Perikatan tersebut ditandatangani sebelum 1 April 1985, dan masuk dalam PKP2B Generasi I (pertama).

Secara rinci, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Darmin Nasution menyebutkan sejumlah kewajiban pajak yang harus dibayar kontraktor PKP2B kepada pemerintah. Pada “butir a” kontraktor wajib membayar Pajak Perseroan, wajib melakukan pemotongan pajak atau pemungutan atas pajak-pajak “With Holding”, dan wajib membayar IPEDA (sekarang PBB/Pajak Bumi dan Bangunan).

Kontraktor juga wajib membayar Pajak Penjualan (PPn) atas jasa yang diserahkan pada kontraktor dengan tarif maksimum 5%, wajib membayar bea materai sesuai dengan aturannya, dan wajib membayar cukai untuk produk tembakau dan minuman keras.

Pada “butir b”, lanjut Darmin, disebutkan perusahaan negara (PN) tambang batubara selaku kuasa pertambangan batubara waktu itu (sekarang kuasa pertambangan itu ada di Departemen ESDM), akan membayar, menanggung, dan membebankan kontraktor atas segala pajak selain yang disebutkan dalam kontrak.

Seiring dengan itu, pada 1984 diadakan Reformasi Kebijakan Perpajakan (Tax Reform) di Indonesia. Antara lain dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Setahun kemudian (1985), terbit UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga IPEDA seperti yang tertuang dalam PKP2B digantikan dengan PBB.

Kontraktor Akui PPN

Terkait dengan adanya Tax Reform di Indonesia, maka pengusaha yang terikat dalam kontrak PKP2B Generasi I melakukan penyesuaian-penyesuaian. Darmin Nasution menyebutkan, sampai dengan tahun 2000 para kontraktor Generasi I telah mengakui berlakunya UU PPN. Mereka telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU PPN.

Para kontraktor antara lain telah membayar PPN atas barang dan jasa, memungut PPN atas penyerahan batubara dalam negeri, dan meminta restitusi PPN atas ekspor batubara. “Itu artinya, para kontraktor mengakui bahwa PPN menggantikan PPn,” tandas Darmin. Saat itu, ujarnya, tidak ada kontraktor yang menolak dan semua melaksanakan aturan perpajakan yang baru, termasuk mengakui dan mengikuti penggantian IPEDA menjadi PBB.

Selanjutnya, pada tahun 2000 dilakukan perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983. Diantaranya menetapkan jenis barang yang tidak dikenakan PPN, antara lain kelompok barang hasil pertambangan, atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Istilah teknisnya adalah “Bukan Barang Kena Pajak (BKP)”.

Jenis-jenis barang yang Bukan BKP itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 144 Tahun 2000. Dalam PP itu diantaranya diatur bahwa batubara sebelum diproses menjadi briket batubara tidak dikenakan PPN (termasuk Bukan BKP). “Memang, konsekuensi keluarnya PP 144/2000 itu adalah tidak bisa lagi dilakukan restitusi PPN pada batubara,” kata Darmin.

Menghadapi situasi ini, pada 2004 para kontraktor lewat Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) mengajukan uji materiil atas PP 144/2000 ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA dalam jawabannya menyebutkan, tidak bisa memberikan pendapat hukum sebagai uji materiil karena sudah terlambat. Surat jawaban MA itu dikirimkan langsung ke Direktur APBI.

Dalam suratnya, MA menyebutkan uji materiil tidak bisa dilakukan karena sudah melewati batas waktu (90 hari) sejak PP 144/2000 diterbitkan. MA hanya memberikan pendapat hukum biasa. Diantaranya menyebutkan bahwa pemberlakuan PP 144/2000 telah mengubah status batubara dari BKP menjadi Bukan BKP. Dalam pendapat hukumnya itu, MA juga menyebutkan PP 144/2000 telah bertentangan dengan peraturan dasarnya yakni UU 18/2000.

Bagi Dirjen Pajak, pendapat hukum MA cukup ‘menarik’ karena dalam UU 18/2000 (UU tentang PPN yang diamandemen), menyebutkan secara jelas bahwa barang-barang yang diambil langsung dari sumbernya, adalah Bukan BKP. “Termasuk di dalamnya batubara dan curd oil (minyak bumi),” tegas Darmin. Dalam Penjelasan UU 18/2000 pasal 4A ayat (2) huruf a juga mencantumkan batubara Bukan BKP.

Restitusi Dibantah

Sejujurnya, kata Darmin, Dirjen Pajak tidak ingin berdebat tentang isi pendapat hukum MA tersebut. Adanya pendapat hukum itu hanya menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa kontraktor batubara memang pernah meminta restitusi PPN batubara. Karena bukan merupakan uji materiil, tambahnya, pendapat hukum MA itu juga tidak mengikat siapa-siapa.

Fakta juga menunjukkan, tambah Darmin, sampai hari ini tak ada permohonan restitusi PPN batubara yang menunggak. “Dengan demikian penahanan royalty yang menjadi hak pemerintah oleh kontraktor batubara, tidak ada hubungannya dengan restitusi PPN, titik…!,” bantah Darmin di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2008.

Bantahan Dirjen Pajak ini jelas mementahkan ‘gugatan’ enam kontraktor batubara penunggak royalty yang dicekal. Para kontraktor bersikukuh menyandera royalty karena pemerintah telah melanggar salah satu butir kontrak PKP2B Generasi I. Yaitu klausul yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membayar, menanggung, dan membebankan kontraktor atas segala pajak selain yang disebutkan dalam kontrak.

Langkah itu didasarkan pada pasal 1425, 1426, 1427, dan 1429 Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata), yang memungkinkan adanya perjumpaan hutang-piutang/kompensasi tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Para pengusaha berpendapat, negara punya utang kepada mereka (restitusi PPN). Jika restitusi itu tidak terbayar, maka akan dikompensasikan (di-reimbursment) lewat royalty yang masih tertahan.

Darmin membenarkan adanya kewajiban pemerintah itu, seperti yang telah dijelaskannya di atas. Namun harus diingat, ujarnya, PPN bukan termasuk “pajak selain yang disebutkan dalam kontrak”. Karena pada 2000, para kontraktor PKP2B Generasi I sudah menyetujui dan mengakui adanya UU PPN. Terbukti sebelum PP 144/2000 keluar, kontraktor telah memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai ganti dari PPn (Pajak Penjualan).

Dirjen Pajak juga mengaku tidak tahu menahu tentang adanya Surat Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen ESDM No. 2162/84/DJG/2001 tertanggal 18 September 2001, yang ditujukan ke Dirjen Lembaga Keuangan Depkeu. Pada butir 6-e surat itu disebutkan, khusus untuk PKP2B Generasi I dan sesuai pasal 11.3, PPN yang tidak bisa direstitusi akan dibebankan kepada pemerintah dengan memotong DHPB (13,5%) yang akibatnya akan mengurangi royalty bagian Pemerintah Pusat dan Daerah.

Saat ditanya tentang adanya Surat Menko Bidang Perekonomian No. S-105/Menko/II/2001, Darmin juga menyatakan tidak ingat. Surat tertanggal 26 Desember 2001 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan itu, diantaranya menyebutkan “Adapun pertimbangan penundaan itu antara lain belum adanya peraturan pelaksanaan dari PP tersebut yang mengatur mekanisme dan prosedur menyangkut aspek: (1) Pembayaran kembali oleh pemerintah kepada kontraktor atas restitusi PPN sesuai dengan pasal 11 ayat 3 PKP2B Generasi I”.

“Saya tidak mau berbicara tentang dua surat itu, yang jelas tidak pernah ada permohonan restitusi PPN,” tandas Darmin. Dia menambahkan, jika yang dipersoalkan adalah surat dari Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, silahkan bertanya kepada Departemen ESDM. Demikian pula tentang surat dari Menko Perekonomian, silahkan bertanya kepada yang bersangkutan. “Saya juga tidak tahu tentang reimbursement dan sebagainya,” katanya kesal.

Apa yang diungkapkan Dirjen Pajak ini terkesan bertentangan dengan apa yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada Kamis, 7 Agustus 2008, dia menyatakan menyerahkan persoalan restitusi yang dipermasalahkan kontraktor PKP2B ke Ditjen Pajak. “Kalau treatment mengenai pajak yang merupakan konsekuensi dari sebuah peraturan, yang kemudian mereka melakukan failing atau meminta kepada pemerintah terhadap treatment restitusinya, itu kita selesaikan di dalam Ditjen Pajak saja,” ujarnya di kantor Depkeu, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta.

Pengusaha Pasrah

Terkait polemik restitusi dan royalty ini, para pengusaha atau kontraktor PKP2B yang terkena cekal, terkesan sudah pasrah. Mereka kini menyerahkan mediasi terhadap persoalan itu ke lembaga Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ketua APBI Jeffrey Mulyono yang ditemui Majalah TAMBANG beberapa jam setelah keluarnya bantahan dari Dirjen Pajak, juga terkesan memilih colling down.

Dia sangat yakin akan dua surat yang dikeluarkan Departemen ESDM dan Menko Perekonomian, terkait pembebanan restitusi PPN pada royalty batubara itu. Namun dia heran, mengapa surat itu tidak pernah sampai ke tangan Dirjen Pajak?

Sangat kecil kemungkinan pengusaha akan berteriak tentang adanya restitusi yang dibebankan pada royalty, bila memang sebelumnya tidak ada ‘hitam diatas putih’ yang dikeluarkan pihak pemerintah. Apalagi gara-gara surat itu, kontraktor PKP2B Generasi I tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya atas PPN sejak 2001 – 2006.

Sumber-sumber Majalah TAMBANG di pemerintahan, tidak memungkiri adanya kemungkinan mis-koordinasi yang telah terjadi. Tidak menutup kemungkinan, dua surat yang dikeluarkan sehubungan dengan restitusi PPN itu, tidak pernah sampai ke tangan para pejabat yang terkait. Sementara mantan Dirjen yang menjabat saat surat itu dibuat, bersikukuh telah menyampaikan surat tersebut ke Departemen Keuangan.

Saat ini, yang bisa dilakukan Jeffrey selaku Ketua APBI adalah meminta para kontraktor yang terkait, menyerahkan kembali data-data yang diperlukan. Tujuannya untuk mempermudah proses mediasi yang sedang dilakukan Kadin. Mereka berharap adanya itikad baik dari masing-masing pihak, sehingga persoalan itu bisa diselesaikan dengan win-win solution.

Selengkapnya baca Majalah TAMBANG Edisi Cetak, Agustus 2008.

icon
Berita Lain
26 Agustus 2008 | 20.38
Lelang WK Migas Reguler Sepi Peminat
26 Agustus 2008 | 20.38
Menanti Asa dari Manggala
26 Agustus 2008 | 20.38
Tarung Ulang di Arena Berbeda
26 Agustus 2008 | 20.38
Berebut Saham Batu Hijau
26 Agustus 2008 | 20.38
SRI-KEHATI Hijaukan Bursa