*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 15 Februari 2012 | 09.39
Freeport Tambah Kuasa Hukum, IHCS Mengaku Tidak Gentar

Ridwan Darmawan

Subkhan AS
subkhan@tambang.co.id

Jakarta-TAMBANG. Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan, Ridwan Darmawan, mengaku tidak gentar menghadapi Kuasa Hukum PT Freeport Indonesia yang baru. Karena itu pihaknya tetap akan melanjutkan proses sidang hingga gugatannya diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“yaa, seperti kita lihat, bahwa mereka (Freeport) telah menambah amunisi kuasa hukumnya dengan menunjuk kantor hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara, namun itu tidak menyurutkan langkah kami untuk terus menyelesaikan persoalan ini,” tegas Ridwan kepada Majalah TAMBANG, Rabu 15 Febuari 2012.

Terkait dengan pernyataan keberatan atas digelarnya sidang kemarin dengan mempertanyakan kembali soal legal standing penggugat, Darmawan mengatakan kalau pernyataan tersebut bukan untuk IHCS melainkan kepada Majelis Hakim, sehingga dirinya pun menilai jika Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia tersebut seakan tidak percaya dengan kapasaitas hakim-hakim yang memeriksa perkara ini.

“Pertanyaan itu jelas sekali bukan ditujukan kepada kami, tetapi ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, apalagi Majelis Hakim sudah membacakan Putusan Selanya, jadi sama saja mereka mempertanyakan putusan sela tersebut,” Jelas Ridwan.

Seperti diketahui sebelumnya, Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia menginterupsi Majelis Hakim dengan mengajukan Surat Kuasa tambahan untuk mewakili pihak Freeport di persidangan.

Menanggapi hal ini Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan yang diajukan pihak PT. Freeport Indonesia tersebut, meski dengan beberapa catatan yakni dengan meminta Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia untuk memperbaiki surat kuasa yang diajukan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan berikutnya.

Saat Ketua Majelis Hakim, Suko Harsono meminta penggugat dalam hal ini IHCS untuk mengajukan bukti-bukti tambahan terkait pokok perkara sesuai agenda persidangan, pihak Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia yang baru, kembali mengajukan interupsi. Dengan meminta penjelasan Majelis Hakim untuk mengetahui Legal Standing Penggugat.

Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia yang baru tersebut, beralasan kalau gugatan ini berbentuk gugatan Legal Standing, karena itu pihaknya meminta penggugat untuk menjelaskan Legal Standingnya dihadapan persidangan, dengan alasan bahwa pihaknya tidak pernah tahu siapa penggugat dan dalam kapasitas apa penggugat melayangkan gugatan pembatalan Kontrak Karya.

Namun demikian, Ketua Majelis Hakim, menolak permintaan dari Kuasa Hukum PT. Freeport Indonesia tersebut, pasalnya permintaan tersebut adalah materi eksepsi yang telah dilewati agendanya, apalagi Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela atas perkara ini.

“itu materi eksepsi, sudah terlewati agendanya, dan dalam persidangan sebelumnya kami majelis sudah membacakan putusan sela beserta pertimbangan hukumnya,” ujar Majelis Hakim, Suko Harsono.

Sebab itu, Majelis Hakim meminta agar kuasa hukum Freeport yang baru tersebut melakukan koordinasi dengan kuasa hukum sebelumnya mengenai agenda persidangan yang sudah memasuki agenda pembuktian pokok perkara.

Majelis Hakim akhirnya menunda persidangan lanjutan selama dua minggu dengan agenda pembuktian dari para tergugat.

icon
Berita Lain
15 Februari 2012 | 09.39
Menebak Kandidat Menteri ESDM
15 Februari 2012 | 09.39
BBM Dipastikan Naik November
15 Februari 2012 | 09.39
Medco Pasok Gas untuk PLN dan Meppogen