*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 22 November 2011 | 22.43
Pengalihan Kepemilikan IUP

Pengalihan Kepemilikan IUP

Kepada Yth Pengasuh Klinik UU Minerba.
Saya salah satu Direktur perusahaan niaga batubara yang baru beroperasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Perusahaan kami bersama investor mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang penambangan batubara (mineral) dengan mengambil alih (take over) 5 (lima) buah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan infrastrukturnya. Pertanyaannya kami sebagai berikut;

a. Persyaratan apa saja yang terkait dengan prosedur proses jual-beli IUP batubara yang berlaku sekarang, dan apa perlu pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) minerba (mineral dan batubara)?
b. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) disebutkan, pemegang IUP atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dilarang memperjual-belikan IUP batubara, kecuali pengalihan atas saham pemegang IUP dimaksud. Apakah dalam pengertian pasal ini, pemegang saham perusahaan pemegang IUP atau IUPK tidak boleh membalik nama ke perusahaan pembeli sebagian saham atau seluruhnya, atau tetap memakai legalitas pemegang IUP?
c. Bagaimana dengan kegiatan perusahaan pemegang IUP tersebut yang bergerak diluar usaha jasa pertambangan batubara?

Atas jawaban dan perhatian Pengasuh, kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Suaidi
Alamat: Jl. Enggano Raya No. 11,
Tanjung Priok, Jakarta Utara.
E-mail: kharismagroup2010@gmail.com

Jawab :
Yang terhormat Pembaca Klinik UU Minerba,
Sesuai dengan pasal 41 juncto pasal 36 UU Minerba, IUP tidak dapat digunakan selain (oleh pihak) yang dimaksud dalam pemberian IUP, yaitu melakukan sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi. Oleh karena itu, terminologi ”jual-beli” IUP tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) UU Minerba. Sedangkan ”pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia” hanya dapat dilakukan setelah (pemegang IUP) melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu (vide pasal 93 ayat (2) UU Minerba).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengalihan kepemilikan IUP dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan, apabila pemegang IUP telah menyelesaikan tahap kegiatan eksplorasi atau telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi, mendapatkan persetujuan dari pemberi izin (Menteri, gubernur atau bupati/walikota) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang dapat kami informasikan adalah bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minnerba, pemegang/pemohon IUP dibatasi hanya boleh memiliki 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Ini berarti pemegang IUP hanya boleh memiliki satu IUP untuk satu jenis mineral/batubara (vide pasal 40 UU Minerba), kecuali pemegang IUP adalah badan usaha yang sudah terbuka (go public).

Berkaitan dengan usaha jasa pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU Minerba juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, penjelasannya dapat saudara baca pada Majalah TAMBANG Edisi Desember 2009, Edisi Januari 2010, dan Edisi September 2010.

Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP
Yth. Dr. S. Witoro Soelarno. Mohon penjelasan mengenai syarat bagi pihak yang mempunyai IUP. Apakah pemilik IUP harus memiliki asset berupa alat-alat berat dan sebagainya, kemudian apakah ada persyaratan lainnya? Karena saya mendapat kabar, pada 2012 nanti (saya tidak tahu apakah UU atau peraturan ini sudah dibahas menjadi RUU atau belum), ada UU perusahaan dan pertambangan yang menyatakan bahwa pemilik IUP harus memiliki asset. Mohon penjelasannya dan apabila ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini, mohon dapat diinformasikan kepada kami. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pengirim: Anton
Alamat: Jakarta Utara
Email: anton_racer@yahoo.com

Jawab
Yth Sdr Anton,
Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat dibanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan perizinan menjadi hanya komoditi dagang.
Prinsipnya pemberian izin usaha pertambangan tersebut adalah kepada orang/perusahaan yang kompeten, yaitu memiliki modal dan keahlian untuk mengusahakannya. Peralatan berat sangat diperlukan dalam pertambangan karena volume perpindahan material yang besar, semakin besar skala kegiatan pengusahaannya maka semakin besar kapasitas dan jumlah serta ragam peralatan berat tersebut.
Idealnya peralatan dimiliki sendiri oleh pengusaha tambang, penambangan harus dikerjakan oleh pemegang izin, namun pada kegiatan yang bukan pekerjaan utama dapat dikerjakan oleh pihak ketiga. Peralatan untuk penambangan tidak harus seluruhnya dimiliki sendiri, tetapi dapat disewa dari pihak ketiga.
Pengaturan mengenai Usaha Jasa Pertambangan diatur pada pasal 124 UU 4 Tahun 2009, kemudian operasionalnya diatur melalui Peraturan Menteri ESDM no 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
Praktek penggunaan pihak ketiga atau usaha jasa pertambangan sudah berkembang dengan baik, bahkan sebagian terutama skala besar berasal dari negeri lain. Untuk mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan di dalam negeri yang sehat dan berdaya saing, kini sedang disusun Standard Kompetensi dari usaha jasa pertambangan. Perizinan usaha jasa saat ini diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi pertambangan, baik di pusat maupun di daerah, berdasarkan permohonan dan evaluasi dokumen pemohon.
Perizinan usaha jasa dikemudian hari akan didasarkan atas kompetensi, yang assesmentnya dilakukan oleh lembaga yang terkareditasi. Sertifikasi tersebut nantinya akan mengklasifikasikan dimana kompetensi jasa yang dapat ditawarkan, serta apakan tergolong usaha besar atau kecil. Peraturan mengenai Sistem Kompetensi diharapkan terbit akhir tahun, namun yang menjadi tantangan kemudian adalah Lembaga Sertifikasi yang akan menguji harus ditetapkan kemudian sebelum sistem kompetensi diterapkan, yang diharapkan 2012 sudah dapat effektif berjalan.
Apabila saudara memerlukan jenis jasa yang diperlukan dari perusahaan Usaha Jasa Pertambangan yang ada sekarang, informasi untuk tingkat pusat dapat diperoleh dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, atau untuk tingkat daerah bisa diperoleh pada dinas teknis yang membidangi pertambangan.

icon
Berita Lain
22 November 2011 | 22.43
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
22 November 2011 | 22.43
Antara Tambang dan Perkebunan
22 November 2011 | 22.43
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
22 November 2011 | 22.43
Hak Memperoleh IUP Operasi Produksi