*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
KLINIK MINERBA
TAMBANG 24 Januari 2012 | 00.45
PP 23/2010 Mengeliminasi jasa Pertambangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi stakeholders pertambangan. Pemerintah telah menerbitkan empat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU tersebut. Yakni PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan (WP), PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, serta PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Rubrik ”Klinik Hukum UU Minerba” hadir guna menjawab problem para pelaku pertambangan terkait pelaksanaan regulasi baru tersebut. Untuk menyuguhkan diskusi yang berkualitas, pada edisi ini kami menampilkan pertanyaan dan jawaban yang muncul dalam Kursus Intensif Hukum Pertambangan (KIHP) Energy and Mining Law Institute (EMLI) dimana Dr Ir S Witoro Soelarno juga menjadi salah satu narasumbernya.

TAMBANG 22 November 2011 | 22.43
Pengalihan Kepemilikan IUP
Saya salah satu Direktur perusahaan niaga batubara yang baru beroperasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Perusahaan kami bersama investor mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang penambangan batubara (mineral) dengan mengambil alih (take over) 5 (lima) buah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan infrastrukturnya. Pertanyaannya kami sebagai berikut;
TAMBANG 22 November 2011 | 22.34
Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
Pengasuh yang terhormat. Sebelumnya saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya, karena apa yang saya tanyakan di bawah ini terkesan sangat awam bagi orang yang baru akan masuk ke dunia pertambangan. Namun bagi saya ini penting saya tanyakan kepada Pengasuh agar mendapatkan jawaban yang tepat. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut;
TAMBANG 25 Juli 2011 | 22.57
Antara Tambang dan Perkebunan
Saya adalah legal officer di sebuah perusahaan perkebunan di Kalimantan Selatan. Perusahaan saya telah memiliki izin lokasi atas sebuah lahan perkebunan, dan perusahaan saya juga sudah lama menguasai lahan tersebut, bahkan telah melakukan pembebasan atas lahan tersebut dan saat ini HGU (Hak Guna Usaha) sedang dalam proses.
Yang menjadi masalah dalam perusahaan saya adalah, saat ini ada perusahaan tambang yang beroperasi di lahan perkebunan dimaksud sebagai pemegang izin lokasi perusahaan tambang. Perusahaan tambang tersebut tidak pernah memberikan penggantian hak kepada perusahaan kami, bahkan perusahaan tambang tersebut membiarkan tanah terbuka pasca tambang.

TAMBANG 25 Juli 2011 | 22.51
Prosedur ”Jual-Beli” IUP Batubara
Saya salah satu Direktur perusahaan niaga batubara yang baru beroperasi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Perusahaan kami bersama investor mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang penambangan batubara (mineral) dengan mengambil alih (take over) 5 (lima) buah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan infrastrukturnya.