*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG TODAY
TAMBANG 06 Maret 2014 | 05.10
Beri Keringanan BK, Pemerintah Ulangi Kesalahan Lima Tahun Lalu
Jakarta-TAMBANG. Bea Keluar tampaknya tak akan menjadi hambatan bagi perusahaan pemegang Kontrak Karya untuk melakukan ekspor. Pasalnya pemerintah mulai memberikan isyarat akan memberi keringanan kepada perusahaan dengan diskon atau bahkan mengurangi sama sekali prosentase Bea Keluar progresif. Upaya itu dianggap blunder karena mengulang kesalahan lima tahun lalu.
TAMBANG 05 Maret 2014 | 19.02
Pendapatan PLN Di 2013 Naik 10,6 Persen
Jakarta-TAMBANG.PT PLN (Persero) telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2013. Sepanjang tahun 2013, perusahaan setrum negara mencatat pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan pada 2013 lebih tinggi dibanding kenaikan biaya. Pendapatan usaha Perseroan juga di 2013 tercatat sebesar Rp.257,4 triliun. Dibanding 2012 ada kenaikan 10,6% dimana pendapatan tahun 2012 sebesar Rp.232,7 triliun. Sementara beban usaha mengalami kenaikan 8,8% yakni sebesar Rp.220,9 triliun dibandingkan Rp.203,1 triliun pada tahun 2012.
TAMBANG 05 Maret 2014 | 14.50
Proyek Bali Crossing Bisa Beroperasi 2018
Jakarta-TAMBANG. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yakin proyek Bali Crossing dengan pembangunan Sambungan Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali dengan kapasitas 500 Kilo Volt (KV) bisa beroperasi 2018.
TAMBANG 05 Maret 2014 | 11.10
EBTKE Ingin Kenakan Uang Jaminan Bagi Pengembang PLTP
Jakarta-TAMBANG. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) akan menerapkan uang jaminan pada pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Pengembang harus menyetorkan uang jaminan sebagai keseriusan dalam pembangunan PLTP saat memenangkan lelang wilayah kerja panas bumi (WKP).
TAMBANG 05 Maret 2014 | 10.06
Gugatan Churchill Jadi Bahan Evaluasi Traktat Investasi Bilateral
Jakarta TAMBANG. Churchill Mining berhasil menyeret Republik Indonesia ke ranah arbitrase internasional, dengan putusan sela International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) tanggal 24 Februari 2014 lalu. Majelis Arbitrase dinyatakan memiliki wewenang (yurisprudensi) atas sengketa yang diajukan. Kasus ini harusnya menjadi titik tolak untuk mengevaluasi sistem penyelesaian sengketa yang melibatkan investor asing.