*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG TODAY
TAMBANG 04 Maret 2014 | 10.21
500 Konverter Kit Gratis Hanya Untuk “Plat Merah”
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya untuk mempercepat program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) meskipun hanya akan membagikan 500 alat konversi yang dipasang di kendaraan atau dikenal konverter kit.
TAMBANG 03 Maret 2014 | 19.41
Ekspor Logam Menukik Tajam di Statistik Januari
Jakarta – TAMBANG. Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini (3/3) mengumumkan defisit neraca perdagangan sebesar US$430,6 juta selama periode bulan Januari 2014. Dampak dari pelarangan ekspor mineral mentah jelas tergambar dari kinerja ekspor bijih, kerak dan abu logam yang tergerus hingga 70,13%.
TAMBANG 03 Maret 2014 | 18.31
Laba Penjualan 2013 Krakatau Steel Turun
Jakarta-TAMBANG. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mengumumkan penjualan baja pada 2013 yang tercatat turun 8,9% menjadi US$ 2,08 milliar dibandingkan 2012, sebesar US$ 2,29 miliar. Dirut PT Krakatau Steel, Irvan K Hakim, mengatakan, penurunan itu dipicu akibat anjloknya harga komoditas dunia, termasuk baja dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
TAMBANG 03 Maret 2014 | 16.51
Freeport Klaim Bersedia Naikkan Royalti
Jakarta-TAMBANG. PT Freeport Indonesia memastikan bersedia melakukan renegosiasi kontrak yang tercantum dalam Kontrak Karya. Salah satunya menaikkan royalti seluruh produksi mineralnya. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Roziek B Soetjipto mengatakan, perusahaanya bersedia mengubah besaran royalti mineral yang dioleh Freeport mulai dari tembaga, emas, dan perak.
TAMBANG 03 Maret 2014 | 15.13
KPK: Renegosiasi Lamban Munculkan Kemungkinan Pelanggaran
Jakarta-TAMBANG. Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Menurut KPK, lambannya proses renegosiasi dapat memunculkan tindakan pelanggaran terutama soal penerimaan negara dari PNBP.