TAMBANG TODAY

TAMBANG, 20 Oktober 2010 | 20.00

Tarif Iuran Tetap Freeport Melukai Rasa Keadilan

Muchammad Romahurmuziy

Abraham Lagaligo
abraham@tambang.co.id

Jakarta – TAMBANG. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muchammad Romahurmuziy mendesak, agar pemerintah segera merevisi besaran iuran tetap pertambangan yang diberlakukan terhadap PT Freeport Indonesia.

Pasalnya besaran iuran tetap Freeport yang hanya berkisar Rp 232 – Rp 27.900 per hektar per tahun, dinilai sangat melukai rasa keadilan. “Kalau angka itu diberikan kepada pengusaha nasional Indonesia, tentu siapa pun bisa bayar,” ujarnya.

Romahurmuziy mengatakan, penyesuaian besaran iuran tetap ini merupakan salah satu yang akan didesakkan oleh Panitia Kerja (Panja) Mineral dan Batubara (Minerba) DPR. “Dari situ diharapkan ada peningkatan penerimaan negara yang cukup signifikan,” tambahnya.

Selama ini, lanjutnya, besaran iuran tetap yang dikenakan pada seluruh wilayah Kontrak Karya (KK) Freeport untuk seluruh tahapan pertambangan, hanya berkisar Rp 232 – Rp 27.900 per hektar per tahun. Diantaranya USD 0,025 – USD 0,05 per hektar per tahun untuk penyelidikan umum.

Kemudian USD 0,1 – USD 0,35 per hektar per tahun untuk tahap eksplorasi. Untuk tahap studi kelayakan dan konstruksi, tarifnya hanya USD 0,5 per hektar per tahun. Demikian pula untuk tahapan kegiatan operasi produksi, hanya USD 1,5 – USD 3 per hektar per tahun.

“Yang cukup mengejutkan, untuk setiap hektarnya itu, Freeport membayar paling tinggi untuk sebuah kegiatan studi kelayakan dan konstruksi maksimum USD 3 atau Rp 30.000 per tahun. Ini tentunya sangat melukai rasa keadilan,” tandas anggota DPR dari Fraksi PPP ini kepada Majalah TAMBANG, Selasa, 5 Oktober 2010.

Menurutnya, kalau wilayah Freeport berdasarkan KK Perpanjangan tahun 1991 itu diberikan kepada pengusaha nasional dengan tarif iuran tetap yang sama, siapa pun tentu bisa membayarnya. “Jadi iuran tetap yang diberlakukan pada Freeport ini menurut saya tidak masuk akal,” tandasnya lagi.

Secara terpisah, Kasubdit Penerimaan Negara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Paul Lubis mengatakan, koreksi terhadap besaran iuran tetap merupakan salah satu yang diusulkan dalam renegosiasi KK yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.

Jika dulu, kata Paul, pembayaran iuran tetap hanya berdasarkan negosiasi. Namun ke depan, semua pemegang KK diminta membayar iuran tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif PNBP yang Berlaku di Kementerian ESDM.

Dalam PP itu disebutkan, besaran iuran tetap untuk tahap eksplorasi adalah USD 2 per hektar per tahun, dan untuk tahap eksploitasi sebesar USD 4 per hektar per tahun.

Untuk KK yang terbit belakangan, yakni KK Generasi 7, kata Paul sebenarnya sudah mengikuti aturan ini. Sedangkan pada KK-KK lama, masih didasarkan pada negosiasi.

(Selengkapnya tentang “Menggugat Privilese Freeport” ikuti di Majalah TAMBANG Edisi Cetak, Oktober 2010)