TAMBANG TODAY

TAMBANG, 05 Januari 2012 | 15.48

Pemda Jangan Takut Cabut IUP Perusahaan Bermasalah

Mangantar S Marpaung

Subkhan AS
subkhan@tambang.co.id

Jakarta-TAMBANG. Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mangantar S Marpaung, menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar tidak perlu takut menindak dan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkannya kepada perusahaan pertambangan.

Hal ini, menurutnya dapat dilakukan apabila perusahaan pertambangan yang memiliki IUP terbukti melakukan tindakan melanggar syarat dan aturan yang telah tertuang dalam IUP.

“Artinya dalam pemberian IUP biasanya dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan, namun apabila ada syarat-syarat yang dibuat oleh pemerintah daerah misalnya dilanggar maka Bupati punya hak untuk mencabut IUP-nya, dan kontrak itu dinyatakan gagal demi hukum yang berlaku,” tegasnya kepada Majalah TAMBANG.

Selain terlalu mudahnya daerah memberikan IUP dan tidak adanya keberanian pemerintah daerah dalam menindak perusahaan-perusahaan tambang yang melanggar syarat dan peraturan, maka lanjut Marpaung, hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan terjadinya konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar.

Begitu juga sebaliknya, dimana sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang telah mengikuti syarat dan peraturan dengan baik, seperti melakukan reklamasi demi menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan pertambangan, CSR dan lain sebagainya (Good Mining Practice).

“Yaa kalau kemudian, perusahaan masih mengikuti syarat-syarat yang diajukan Bupati maka tidak bisa dicabut IUPnya,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah agar juga berani mengambil sikap pada kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin. Pasalnya, jumlah tambang illegal di daerah pun semakin marak, sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan sekitar.

Mengingat kegiatan tambang illegal ini tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, berbeda dengan perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin dimana perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dengan melakukan reklamasi terhadap bekas galian kegiatan tambangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) benar-benar melakukan pengawasan dan pendampingan masyarakat sebagai penegah, bukan dengan melakukan tindakan memprovokasi masyarakat.

“Karena rasanya bagi saya protes-protes yang dilakukan beberapa LSM terhadap perusahaan tambang tidak adil. Sebab LSM tersebut hanya melakukan protes terhdap tambang-tambang besar, dan membiarkan tambang-tambang illegal tetap beroperasi. Namun demikian saya tetap percaya kalau beberapa LSM-LSM setingkat Nasional tidak melakukan itu,” pungkasnya.