TAMBANG TODAY

TAMBANG, 17 Januari 2012 | 15.49

Inpres No 2/2012 Legitimasi BP Migas Optimalkan Produksi Nasional

Gde Pradnyana

Subkhan AS
subkhan@tambang.co.id

Jakarta-TAMBANG. Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, menyambut baik Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2012 yang diterbitkan pada 10 Januari 2012 lalu tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Karena nantinya Inpres tersebut akan menjadi legitimasi bagi sektor migas untuk menjalankan kegiatan tanpa harus khawatir akan dipersulit soal perizinan penggunaan tanah.

Mengingat dalam Inpres tersebut disebutkan agar Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup untuk segera mempercepat proses pemberian hak tanah, mempercepat penyelesaian izin pinjam pakai kawasan hutan dan mempercepat persetujuan Amdal, sesuai dengan persayaratan yang telah ditentukan.

“Dengan adanya Inpres ini, maka secara tidak langsung pemerintah telah mendukung kegiatan optimalisasi sektor migas. Sehingga ini telah mengembalikan porsi lex specialist di sektor migas, karena sektor ini telah diberikan keistimewaan untuk mencapai target produksi minyak nasional sesuai dengan instruksi presiden tersebut,” ujar Gde di sela-sela acara Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Terkait Pengendalian BBM yang digelar IATMI, di Hotel Le Meridien-Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.

Sehingga, lanjut Gde, Inpres tersebut dapat menjadi payung hukum bagi BP Migas untuk mencari lapangan-lapangan baru dan juga menjadi landasan hukum bagi industri disektor migas untuk mengembangkan lapangan migasnya yang selama ini terganjal perizinan atas penggunaan lahan.

“Tentu saja kami menyambut baik hal ini, dimana kami berharap perolehan izin tidak lagi dipersulit. Sehingga dapat membantu industri migas dalam mengembangkan produksinya,” katanya.

Namun demikian, tambah Gde, hal ini juga perlu disokong dengan adanya sinergi antara lembaga dan lintas Kementerian agar semua berjalan baik tanpa ada lagi persoalan baru yang dapat menghambat langkah peningkatan produksi migas nasional.

Gde mengaku kalau selama ini pihaknya sulit sekali mendapatkan izin penggunaan lahan untuk kegiatan eksplorasi migas. Dimana pihaknya selama ini harus menunggu proses pemberian izin hingga tiga sampai lima tahun, akibatnya kegiatan ekplorasi pun tertunda.

“Jika kegiatan eksplorasi saja tertunda maka kegiatan produksi pun akan terhambat. Untuk produksi saja kita membutuhkan waktu tiga tahun, jadi kalau harus menunggu izin hingga tiga samapi lima tahun maka kegiatan produksi akan terus molor akibatnya produksi migas nasional pun tidak optimal,” jelasnya.

Untuk meingkatkan produksi migas nasional, dalam inpres ini Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga memerintahkan Gubenur dan Bupati untuk ikut serta mendukung kegiatan hulu migas dengan melakukan percepatan dan kemudahan perizinan yang terkait dengan kegiatan optimalisasi produksi migas nasional.

Karena itu, Gde berharap persoalan perizinan yang kerap sekali menghambat kegiatan hulu migas dapat terselesaikan dengan baik, sehingga optimalisasi produksi migas nasional pun dapat tercapai.

Adapun Inpres ini dikeluarkan dalam rangka pencapaian produksi minyak bumi nasional paling sedikit atau rata-rata sebesar 1,01 juta barrel per hari pada Tahun 2014 untuk mendukung peningkatan ketahanan energi.

Selain memerintahkan Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubenur dan Bupati, Susilo Bambang Yudhoyono juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri energi Sumber Daya dan Mineral, Menteri Pekerjaan Umum.

Serta, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian dan Kepala BP Migas untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mencapai produksi minyak bumi nasional.

Tentunya dengan melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian permasalahan yang menghambat upaya peningkatan, optimalisasi, dan percepatan produksi minyak bumi nasional.