CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TAMBANG, 28 November 2012 | 08.02

Mencoba Mengukur Hasil Ber-CSR

Jalal
Aktivis Lingkar Studi CSR
http://www.csrindonesia.com


Pernah mencuat sejumlah pertanyaan, salah satunya dari jurnalis Majalah Tambang melalui sebuah email mengenai kecenderungan perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan CSR—khususnya pengembangan masyarakat—namun tampaknya tidak berniat melakukan pengukuran.
Pertanyaan lainnya, mengapa kegiatan CSR cenderung diukur hanya dari sisi ekonomi saja, misalnya berapa anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan? Mungkinkah dilakukan pengukuran lainnya, misalnya dampak bagi masyarakat atas adanya kegiatan CSR sebuah perusahaan?” Tulisan ini ditujukan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut.

Ekonomi tampaknya adalah cabang dari ilmu sosial yang paling berani membuat ukuran-ukuran. Bukan saja ukuran statistik deskriptif, melainkan juga menggunakan matematika tingkat lanjut untuk membuat penjelasan berbagai fenomena. Hal ini bukannya tidak dikritik oleh mereka yang ada di dalam pengembangan ilmu itu sendiri. Ada banyak keluhan bahwa ilmu ekonomi kini sekarang semakin dekat dengan matematika, dan bukan lagi menjadi cabang ilmu sosial yang menjelaskan perilaku masyarakat. Kecenderungan kuantifikasi yang berlebihan juga telah membuat ilmu ini sulit dipahami oleh mereka yang tidak mempelajarinya secara khusus, namun juga memberikan kesan elit. Barangsiapa bisa menunjukkan kecanggihan perhitungan, akan dianggap pintar, dan, yang tak kalah pentingnya, dianggap benar.

Hal terakhir ini yang banyak penulis dapatkan dari orang-orang yang mendukung perhitungan ekonomi untuk apa saja. Kalau tidak dihitung secara ilmu ekonomi, mereka bilang, tidak memadai atau bahkan tidak berharga. Kalau tidak didukung oleh rumus atau prosedur perhitungan yang rumit, pasti tidak benar. Dan, mereka yang ‘alergi’ pada jenis pengukuran seperti ini dipandang pandir.

Nah, di dalam kasus CSR di Indonesia, sebetulnya yang terjadi bukanlah kecenderungan “...diukur dari sisi ekonomi saja...” seperti yang dikatakan Suryana. Kalau kita berfokus kepada aspek pengembangan masyarakat saja—mengikuti pendirian Zandvliet dan Anderson (2010), jenisnya adalah pengembangan dan peluang bisnis lokal; kesempatan kerja lokal; serta projek untuk masyarakat—maka sangat jelas bahwa sisi ekonomi dari ketiga jenis CSR untuk masyarakat itu tidaklah banyak yang melakukan pengukuran ekonominya. Sebagai kekecualian, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Kaltim Prima Coal adalah di antara sangat sedikit perusahaan yang pernah melakukanpengukuran atasnya. Namun, sebagian besar perusahaan sesungguhnya tidak melakukan pengukuran yang memadai atas kinerja ekonomi dari pengembangan bisnis lokal, peluang tenaga kerja untuk masyarakat, maupun projek-projek yang juga mereka berikan kepada masyarakat.

Sebagai juri dari berbagai kegiatan pemberian penghargaan CSR di Indonesia sejak lebih dari tujuh tahun lalu, penulis tahu persis bahwa sebagian besar perusahaan—termasuk yang dianggap paling progresif sekalipun—tidaklah melakukan pengukuran kinerja ekonomi dari pengembangan masyarakat yang mereka lakukan. Para direktur dan manajer CSR tergagap ketika ditanya sebetulnya apa dampak ekonomi dari projek yang mereka usung. Sebagian menjawab dengan data anekdotal, merujuk pada contoh-contoh tertentu yang sebetulnya tidak secara serius diukur dalam disiplin ilmu ekonomi. Namun demikian, penulis juga tahu bahwa disiplin pengukuran dampak ekonomi bukan saja absen di negara kita, melainkan di banyak negara lain, bahkan bisa dikatakan di sebagian besar negara. Studi yang pernah dilakukan oleh GRI bersama-sama dengan CSR Asia dan Hong Kong University bertajuk Reporting on Community Impacts (2008) mengkonfirmasi hal itu.

Yang terjadi di Indonesia, alih-alih, adalah penyederhanaan berlebih atas ukuran-ukuran yang sebetulnya diharapkan bisa memberikan kejelasan dampak ekonomi. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memang menghindari pengukuran atas kinerja ekonomi—serta kinerja di aspek lainnya.Perusahaan besar biasanya sangat sibuk mengumbar angka-angka, namun terutama hanya terkait dengan rupiah yang mereka curahkan. Mereka merasa gagah kalau sudah bisa menyebutkan angka-angka yang dipersepsi besar. Sementara, mereka yang merasa curahan dananya tak cukup besar, akan mencoba menutupi kondisi tersebut dengan narasi-narasi soal keberhasilan, yang dipilih dari sejumlah projek yang mereka lakukan. Sehingga, kita sangat sering mendengar cerita tentang projek yang sama “dijajakan” oleh sebuah perusahaan dari satu seminar ke seminar yang lain.

Tentu saja, sebenarnya tak ada artinya jumlah rupiah yang besar apabila tidak membawa manfaat yang juga besar. Dan manfaat inilah yang seharusnya lebih menjadi perhatian dari perusahaan maupun pemangku kepentingannya. Penulis sendiri kerap mendapatkan kasus di mana uang yang besar malahan bisa berdampak negatif, misalnya ketergantungan yang luar biasa, sehingga terus menerus menjadi beban perusahaan. Selain itu, uang yang besar bisa membuat masyarakat meremehkan arti pemerintah dalam pembangunan. Berbagai kasus penyelewengan dana perusahaan oleh karyawan, aparat pemerintah dan masyarakat telah ditemukan di banyak daerah di Indonesia, terutama disebabkan oleh godaan jumlah dana yang besar bercampur dengan kelemahan dalam sistem akuntabilitas.

Sementara manfaat buat pemangku kepentingan dan perusahaan, yang seharusnya menjadi perhatian, malah jarang diukur karena memang tidak mudah untuk mengukurnya. Secara umum, untuk memastikan bahwa dampak CSR berupa manfaat itu bisa diukur, diperlukan data dasar untuk menunjukkan bagaimana kondisi penerima manfaat sebelum ada intervensi dari projek atau program CSR. Setelah intervensi dilakukan, perusahaan—sebaiknya dengan bantuan pihak yang independen dan kompeten—kemudian mengukur lagi kondisinya. Untuk ini, diperlukan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang sesuai dengan tujuan projek/program CSR yang dibuat.

Indikator-indikator itu sudah banyak diusulkan sejak lama. Para pakar CSR yang mengusung isu corporate social performance (kinerja sosial perusahaan) telah banyak menelurkan ide bagaimana dan dengan apa kinerja sosial itu diukur. Sementara, para pakar dari bidang tertentu—misalnya pengembangan masyarakat, pendidikan, kesehatan—juga banyak membantu. Namun demikian, mungkin yang terbaik adalah mengambilnya dari dua standar yang paling kuat sekarang. Untuk mengukur kinerja keberlanjutan sosial dan lingkungan perusahaan ini sudah ada IFC Performance Standards (versi Januari 2012), juga ada berbagai indikator dari standar pelaporan Global Reporting Initiative Standard Disclosure (GRI G3.1, Maret 2011) plus Mining and Metals Sector Supplement-nya (GRI MMSS, Desember 2011) yang dikhususkan untuk perusahaan tambang.

Dengan merujuk kepada indikator-indikator dari dua standar itu, perusahaan bisa mengetahui apa saja dari inisiatif CSR-nya yang seharusnya diukur. Dari IFC, kita akan bisa melihat bahwa ukuran kinerja—output, outcome, impact—memang sangat bisa dibangun. Sementara, dari GRI kita juga bisa tahu bahwa ada ukuran input dan process, selain kinerja, yang tetap perlu dilaporkan. Hanya saja, sangat jelas pula bahwa di masa mendatang GRI akan jauh lebih menekankan pada ukuran kinerja. Hasil dari proses masukan pemangku kepentingan dalam membangun versi GRI G4—rencananya akan terbit Mei 2013—sangat jelas menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, pengukuran dampak CSR bukan hanya mungkin, melainkan suatu keniscayaan di masa mendatang.